King: Berbagi Semangat dan Inspirasi

Satu hari mampir di Jogja sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta, saya sempat nonton film King di Ambarukmo Plaza bersama Badrus. Saya menerima ajakan Badrus untuk nonton film ini lebih sebagai pengisi waktu, dan juga karena saya merasa sudah lama sekali tak menonton film di studio bioskop di Jogja—menurut catatan saya, terakhir nonton di bioskop Jogja September 1999. Tak ada ketertarikan khusus, karena informasi yang saya dapat tentang film itu hanya sekilas saja.

Ternyata film itu melebihi bayangan saya sebelumnya. Ini film istimewa yang penuh inspirasi, tak kalah dengan Laskar Pelangi (2008). Saya jadi teringat beberapa film yang kemudian saya sukai padahal sebelum menontonnya tak ada bayangan bahwa film itu akan luar biasa—seperti King ini.

Pada dasarnya, King adalah sketsa biografis pebulu tangkis Indonesia ternama, Liem Swie King, yang juga dijuluki King Smash. Hanya saja, biografi King tidak dituturkan dengan cara yang lurus-lurus saja dan konvensional. Kisah hidup dan perjuangan King untuk meraih kesuksesannya di bidang bulu tangkis disajikan dengan menggunakan sosok lain, yakni Guntur (diperankan oleh Rangga Aditya), anak desa yang menjadi tokoh utama film ini.

Hidup di sebuah desa terpencil, Guntur dibesarkan hanya berdua bersama ayahnya yang sangat mencintai bulu tangkis. Namun, ayahnya, yang diperankan dengan luar biasa oleh Mamiek Prakoso, bukannya pintar bermain bulu tangkis. Di kampungnya, dia hanya menjadi komentator di setiap pertandingan bulu tangkis, dan sehari-hari menjual bulu angsa untuk dijadikan shuttlecock.

Hidup berdua dengan obsesi yang tinggi dan kehidupan ekonomi yang pas-pasan, si ayah mendidik Guntur dengan cukup keras. Setiap gagal dalam pertandingan, Guntur mendapatkan hukuman disiplin dari ayahnya. Jadi, Mamiek yang lebih sering tampil sebagai komedian di televisi ini banyak menampilkan akting marah dan serius di hadapan anaknya—sehingga konon Mamiek butuh latihan khusus marah untuk perannya di film ini.

Guntur bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dengan raket kayu yang kadang membuatnya tak percaya diri, dia terus berlatih keras dan berusaha untuk menjadi juara di kampungnya. Provokasi temannya, Raden (diperankan oleh Lucky Martin), yang mengatakan bahwa di dalam piala yang diperebutkan terdapat uang berlimpah, membuat Guntur semakin keras berlatih, berharap bahwa uang itu nantinya dapat dia belikan raket yang bagus.

Dengan penggambaran karakter dan alur yang sangat hidup, tak membosankan, penuh lika-liku, serta sarat dengan relasi dan drama kemanusiaan yang menyentuh, perjalanan Guntur meraih impiannya pun perlahan menunjukkan kemajuan yang berarti. Kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitarnya sangatlah berarti. Namun demikian, ada saat-saat ketika Guntur tampak surut dan putus asa menghadapi hal-hal yang tampak mengecewakannya. Ada juga momen ketika dia merasa perlu menghargai hal-hal sederhana yang dimilikinya sehingga itu menginspirasi dan menyalakan kembali semangatnya.

Saya sungguh kagum dengan kerja tim kreatif film ini (di antara mereka ada nama Dirmawan Hatta, penulis skenario, kawan yang dulu pernah saya kenal di Komunitas B21 UGM). Seperti halnya Laskar Pelangi, film ini juga berhasil mengangkat satu sisi realitas kehidupan di tanah air di antara kesederhanaan dan segala keindahannya. Mengambil latar di desa, film ini menampilkan gambar-gambar yang menawan dari alam pedesaan yang masih perawan. Menurut berita, film ini mengambil lokasi syuting di Bondowoso—saya jadi ingin berkunjung ke teman-teman di Bondowoso.

Selain itu, film ini juga kaya dengan wawasan multikultural. Dengan memilih menuturkan biografi King melalui Guntur yang seorang Jawa, film ini seperti semacam silaturahim budaya antara etnis Tionghoa dengan elemen kultural lainnya di nusantara. Di film ini pula, ada sosok Batak yang lama tinggal di Jawa. Dan tentu penonton film ini juga tak akan melupakan si tukang pos berwajah Papua yang melafalkan bahasa Jawa. Sungguh, sekali lagi, Arie Sihasale, produser sekaligus sutradara film yang sebelumnya sukses dengan Denias (2006) ini, telah berhasil menampilkan wajah nusantara yang indah dan inspiratif.

Saat meninggalkan Jogja keesokan harinya, di antara perjalanan sambil menyaksikan indahnya alam dari atas kereta, alur dan momen-momen inspiratif dari film ini kadang hadir dengan sejumlah pikiran dan pertanyaan lanjutan. Ada banyak hal inspiratif milik kita di sekitar kita yang perlu terus dibagikan kepada sesama, agar kita dapat belajar menghargai dan mengambil pelajaran dari itu semua. Karena itu, seperti sering saya katakan ke beberapa teman, berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan berbagi inspirasi itu sejatinya juga bernilai ibadah.

Read More..

Keliling Dunia (di) Jakarta (2)

Pekan ini saya kembali melanjutkan berbagai persiapan teknis keberangkatan saya. Setelah libur panjang tiga hari yang saya isi dengan kunjungan ke beberapa rekan dan saudara di sekitar Sawangan dan Ciputat, hari Selasa (21/7) saya ke Departemen Luar Negeri untuk mengambil kutipan akta kelahiran yang dilegalisasi. Saya berharap setelah dari Deplu saya bisa langsung memproses aplikasi visa/residence permit saya di Kedutaan Norwegia—syukur-syukur juga ke Kedutaan Belanda.

Berharap demikian, saya berangkat dari Parung lebih awal dan alhamdulillah saya tiba di Deplu sebelum jam sepuluh. Namun sial nasib saya di hari itu. Ternyata dokumen saya belum selesai ditandatangani oleh pejabat berwenang. Beberapa orang yang juga dijanjikan selesai di hari itu juga tampak kecewa karena belum selesai. Oleh petugas, saya dan beberapa orang lainnya diminta untuk menunggu di situ.

Saat menunggu di Deplu, saya tidak bisa berkonsentrasi untuk membaca-baca buku yang saya bawa. Siang itu suasana di ruang tunggu Deplu cukup ramai, tidak seperti di hari Kamis, saat saya memasukkan dokumen. Saya menunggu lebih dari satu jam. Di saat menunggu itulah, saya kembali bertemu dengan P dan beberapa orang rekannya yang sepertinya sedang membantu melegalisasi dokumen. Di antara orang yang kemudian berbincang dengan P, ada seorang berwajah Arab, berkacamata, dan memiliki jambang yang cukup lebat, yang tampak juga sedang membantu proses legalisasi. Ini saya ketahui ketika dia menerima telepon, dan saya kemudian mendengarkan pembicaraan tentang angka-angka biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penerima telepon itu. Saat hendak meninggalkan Deplu, saya sempat berpapasan dengan P, dan dia menyapa sekilas sambil tampak terburu-buru bergegas di hadapan saya menuju pintu keluar.

Ketidaklancaran di Deplu membuat proses selanjutnya tertunda. Dari kawasan Gambir, saya langsung menuju kawasan Mega Kuningan, tepatnya Menara Rajawali, tempat kantor Kedutaan Norwegia. Sayangnya, saat saya sampai di situ jam menunjukkan pukul dua belas kurang beberapa menit, sehingga saya tak dilayani oleh petugas bagian visa. Untuk diketahui, di Kedutaan Norwegia dan Belanda (mungkin juga yang lain), urusan konsuler hanya buka hingga pukul dua belas siang.

Selasa siang itu, saya pun keluar dari Menara Rajawali dengan agak kecewa. Karena sudah tak ada agenda penting lain yang bisa saya kerjakan, saya mencoba melihat-lihat lokasi teror bom di sebelah Menara Rajawali, yakni JW Marriott dan Ritz Carlton.

Tampak banyak petugas keamanan berjaga di sana. Garis polisi juga menghalangi akses jalan, sehingga jalur di lingkar Mega Kuningan dialihkan. Dari Menara Rajawali, saya pun harus berjalan memutar ke arah luar Mega Kuningan untuk tiba di depan Ritz Carlton. Tiba di sana, saya melihat lapangan yang telah dijadikan tempat parkir banyak kendaraan yang saya duga milik para pemburu berita dan petugas keamanan. Ada tenda polisi di salah satu sudut lapangan. Di sekitar lokasi peledakan, tampak beberapa wartawan lalu lalang. Di antaranya tampak wartawan televisi sedang melaporkan langsung dari lapangan. Tampak pula beberapa wartawan asing dengan kamera yang cukup besar.

Dengan bermodal kamera HP yang sudah mulai memburuk hasilnya, saya pun mencoba mengambil gambar di sekitar tempat itu dari beberapa sudut.

Saya kembali lagi ke kawasan Kuningan pada hari Rabu (22/7), keesokan harinya. Yang dituju pertama adalah Kedutaan Belanda. Akan tetapi, ternyata pelayanan konsuler di hari Rabu tutup—saya kurang cermat membaca informasi di website Kedutaan Belanda. Saya pun melanjutkan ke Menara Rajawali, Kedutaan Norwegia. Seperti hari sebelumnya, pengamanan di Menara Rajawali yang juga menjadi kantor beberapa kedutaan itu tampak lebih ketat dibandingkan dengan kunjungan saya sebelumnya sebelum terjadi bom di hari Jum'at. Setiap pengunjung masih diperiksa petugas, termasuk warga negara asing.

Alhamdulillah, urusan aplikasi visa/residence permit di Kedutaan Norwegia berlangsung lancar. Saya juga tak perlu mengeluarkan biaya (hampir dua juta rupiah) untuk itu, karena saya membawa surat pengantar (rekomendasi) dari Uni Eropa. Setelah dokumen-dokumen diperiksa dan dinyatakan tak ada masalah, saya tinggal menunggu informasi selanjutnya dari Kedutaan. Sekitar pukul sebelas siang, saya meninggalkan Menara Rajawali.

Hari Kamis saya kembali ke Kedutaan Belanda untuk memproses legalisasi akta kelahiran yang sudah diproses di Dephukham dan Deplu. Ini dia yang membedakan dengan Norwegia. Untuk proses di Kedutaan Norwegia, setelah dilegalisasi di dua Departemen itu, dokumen bisa langsung digunakan untuk proses izin tinggal di Norwegia. Sedang untuk Belanda, prosesnya masih bertambah lagi. Setelah dilegalisasi di dua Departemen, kutipan akta kelahiran saya masih harus dilegalisasi di Kedutaan Belanda. Jadi, hari Kamis (23/7) saya memasukkan akta kelahiran saya. Biaya legalisasi di Kedutaan Belanda Rp. 367.000,- per dokumen.

Dokumen yang dilegalisasi itu saya ambil hari Jum'at (24/7) keesokan harinya. Namun, sebelum ke Kedutaan Belanda, saya mampir dulu ke Bank BCA Mampang untuk mentransfer biaya MVV visa Belanda. Meski saya sudah menanyakan informasi dan memastikan segala sesuatunya ke pihak BCA sehari sebelumnya, ternyata proses transfer masih agak ribet dan cukup memakan waktu. Baru setelah itu saya meluncur ke Kuningan untuk mengambil akta kelahiran yang sudah dilegalisasi.

Setelah akta kelahiran saya dapatkan, dari Kedutaan Belanda saya langsung melanjutkan proses berikutnya: menerjemahkan akta kelahiran saya di penerjemah tersumpah (sworn translator)—Kedutaan Norwegia tak mensyaratkan proses penerjemahan ini karena kutipan akta kelahiran saya yang baru sudah bilingual. Dari milis, saya mendapatkan informasi jasa penerjemah yang biasa digunakan oleh para calon mahasiswa yang akan studi di Belanda. Penerjemah ini bernama Ediati Kamil yang beralamat di Jalan Saharjo 39 di kawasan Manggarai.

Alhamdulillah prosesnya berjalan cukup lancar. Saya tidak terlalu kesulitan untuk menemukan rumah si penerjemah ini, meski harus berjalan kaki beberapa ratus meter. Sebelum Jum'atan, saya sudah di bus kota menuju Mampang untuk mampir di INFID (shalat Jum'at).

Pekan kedua di Jakarta ini tampak lebih padat daripada pekan sebelumnya. Di sela berbagai persiapan itu, saya bersyukur bisa sekalian juga beraktivitas yang lain, seperti berkunjung ke teman dan saudara di sekitar Jakarta.

Jika semua berjalan lancar, pekan depan adalah pekan terakhir saya di Jakarta. Selain sedikit urusan di Kedutaan Belanda (melanjutkan proses legalisasi akta kelahiran), pekan depan akan ada dua pertemuan pre-departure, yakni yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Kedutaan Belanda. Di dua acara itu, saya akan berjumpa dengan rekan-rekan yang lain, baik sesama penerima Erasmus Mundus Scholarship 2009 maupun para calon mahasiswa yang akan studi di Belanda.

Tulisan terkait:
>> Keliling Dunia (di) Jakarta (1)
>> Keliling Dunia (di) Jakarta (3-Habis)

Read More..

Keliling Dunia (di) Jakarta (1)

Untuk mengurus kelengkapan persyaratan keberangkatan saya melanjutkan studi ke Eropa, saya pun berangkat ke Jakarta. Dari rumah, saya tidak langsung menuju Jakarta. Saya ke Jogja terlebih dahulu untuk mengantar adik saya kembali ke pondok, transit di kos teman satu hari, baru melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dari Jogja, saya ke Jakarta dengan kereta, berangkat Sabtu (11/7) jelang jam sembilan pagi. Tiba di Jakarta sekitar setengah lima sore, saya langsung menuju Parung, tempat bibi saya.

Ada dua agenda utama yang harus saya selesaikan: melegalisasi kutipan akta kelahiran, dan memproses aplikasi visa ke Norwegia. Misi pertama mulai dikerjakan pada hari Senin (13/7). Rencananya, di hari itu saya akan memproses legalisasi akta kelahiran di Departemen Hukum dan HAM RI. Saya tiba di kantor kementerian yang beralamat di Kuningan itu sebelum pukul sepuluh. Loket tempat pelayanan legalisasi dokumen dan yang lain tampak masih belum begitu ramai. Setelah mengambil nomor antrean dan menunggu sebentar, saya maju ke loket legalisasi.

Seorang petugas berkaca mata yang tampak dingin menanyakan dokumen yang akan dilegalisasi. Saya, yang hanya mendapat informasi tentang proses legalisasi dari milis, mencoba menegaskan beberapa hal terkait dengan negara tujuan saya, yakni Belanda dan Norwegia.

Ternyata dokumen yang akan saya legalisasi, yakni fotokopi akta kelahiran, tidak bisa diproses hari itu di Dephukham. Pasalnya, saya tidak membawa spesimen tanda tangan pejabat Capil yang tanda tangan (melegalisasi) di fotokopi akta kelahiran itu. Sebenarnya saya sudah mendapat informasi bahwa saya mesti membawa spesimen tanda tangan itu. Akan tetapi, yang saya pahami, spesimen yang dibawa adalah spesimen penanda tangan kutipan akta kelahiran, dan tidak usah spesimen tanda tangan pejabat Capil yang melegalisasi fotokopi akta kelahiran saya. Karena itu, di Capil Sumenep, saya hanya meminta spesimen tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumenep, pejabat yang menandatangani kutipan akta kelahiran saya.

Petugas Dephukham mengatakan bahwa dokumen kutipan akta kelahiran saya (yang asli) bisa diproses untuk dilegalisasi di Dephukham, tapi yang fotokopi tidak bisa. Dia menjelaskan bahwa saya harus mendapatkan spesimen tanda tangan si pejabat, atau—alternatifnya—saya meminta pengesahan dokumen versi fotokopi itu ke notaris.

Dari loket, saya berembuk dengan bibi saya perihal langkah berikutnya. Ketika kami sedang berbincang, seseorang tampak mendekat dan menanyakan masalah saya. Saya jelaskan kepadanya. Saya juga mencoba menanyakan tentang dokumen yang akan saya legalisasi apakah sebaiknya juga termasuk dokumen yang asli. Dia bilang, kalau yang ke Belanda bisa yang fotokopi, tapi yang Norwegia tidak tahu.

Orang yang kemudian memperkenalkan diri dan berinisial P serta sempat memberikan nomor ponselnya ke saya itu kemudian juga menjelaskan soal pengesahan notaris dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk itu.

Mempertimbangkan penjelasan P dan petugas Dephukham, akhirnya saya memutuskan untuk ke Kedutaan Norwegia dan Belanda terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian. Untung saja, kedua kedutaan itu masih berada di wilayah Kuningan juga, sehingga perjalanan ke sana tak cukup memakan waktu.

Pertama, ke Kedutaan Norwegia, yang berkantor di Menara Rajawali kawasan Mega Kuningan—bersebelahan dengan Ritz Carlton Hotel yang baru saja mendapat teror bom itu. Di sana saya sekalian menanyakan kembali prosedur dan persyaratan aplikasi visa. Khusus untuk legalisasi akta kelahiran, ternyata untuk Norwegia tidak seribet Belanda. Mereka menerima legalisasi dokumen versi fotokopi. Selain itu, jika kutipan akta kelahiran kita sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya (akta kelahiran versi baru yang bilingual), kita tidak perlu menerjemahkannya lagi.

Lain Norwegia, lain pula Belanda. Untuk masuk ke tempat pelayanan informasi pun, di Kedutaan Belanda kami tidak diperkenankan membawa tas dan ponsel. Tas dan ponsel harus diletakkan di loker setelah saya mengambil semacam nomor antrean. Maklum, Kedutaan Belanda memiliki komplek gedung yang luas, tidak seperti Kedutaan Norwegia yang berkantor bersama beberapa kedutaan negara Skandinavia yang lain serta perusahaan di Menara Rajawali.

Petugas di Kedutaan Belanda yang logat bicara bahasa Indonesianya sudah berbau Belanda itu menyarankan agar dokumen yang dilegalisasi itu yang asli saja, karena menurutnya ada kota tertentu di Belanda yang tidak menerima versi fotokopi. Sampai di sini saya menyimpan rasa penasaran saya: mengapa dokumen asli (akta kelahiran) mesti dilegalisasi? Biasanya, dokumen yang perlu dilegalisasi itu kan versi fotokopi, pikir saya.

Agenda selanjutnya adalah mencari pengesahan ke notaris. Dari Kedutaan Belanda, kami mampir ke kantor INFID di Mampang Prapatan. Dari situ, sambil mencari informasi notaris, saya juga mencoba mencari informasi tentang apakah untuk kota Utrecht menerima dokumen akta kelahiran versi fotokopi (yang sudah dilegalisasi). Petugas Kedutaan Belanda sebenarnya menyarankan agar saya meminta informasi ke International Office Utrecht University, agar mereka menanyakan ke dinas terkait di Utrecht. Akan tetapi, menurut saya ini jelas akan memakan waktu; sementara email penting saya yang terakhir belum dibalas oleh mereka. Saya pun mencoba mencari informasi dari rekan-rekan yang ada di Utrecht. Beruntung di siang itu beberapa di antara mereka sedang online di Facebook. Saya pun menanyakan hal ini, dan ternyata saya tak menemukan jawaban yang pasti. Akhirnya, saya putuskan bahwa untuk ke Belanda saya akan melegalisasi dokumen akta kelahiran yang asli.

Setelah membuat keputusan ini, saya pun ke notaris diantar oleh Om Warno. Saya diantar ke notaris yang biasa dipakai INFID yang kebetulan tak terlalu jauh dari Mampang. Di sana saya mengesahkan dua lembar fotokopi akta kelahiran, karena aplikasi visa Norwegia membutuhkan dua salinan dokumen. Biaya per lembar lima puluh ribu rupiah.

Saya tidak bisa melanjutkan proses legalisasi ke Dephukham di hari itu, karena jam sudah menunjukkan pukul tiga sore. Maka saya pun kembali ke kantor Dephukham keesokan harinya. Tiba di Dephukham sekitar pukul setengah sebelas di hari Selasa (14/7), saya masih harus melengkapi syarat-syarat legalisasi berupa fotokopi KTP (sudah disiapkan), materai sejumlah dokumen yang akan dilegalisasi (3 lembar), fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi, dan surat permohonan serta map khusus yang dibeli di Koperasi AHU Dephukham.

Saat antre di loket yang kebetulan cukup ramai di siang itu, saya bertemu kembali dengan P yang tampak baru masuk ke tempat antre. Dia tampak sudah sangat akrab dengan tempat ini. Dia sempat bertanya ke saya tentang proses legalisasi yang saya lakukan. Saat dia membuka tasnya, saya sempat melihat dia membawa lembaran materai yang sangat banyak.

Alhamdulillah, sebelum jam dua belas siang, permohonan legalisasi saya sudah masuk dan diproses. Setelah itu, saya langsung membayar biaya legalisasi (dua puluh lima ribu rupiah per dokumen) di Bank BNI di komplek Dephukham.

Dua hari berikutnya, yakni hari Kamis (16/7), saya kembali ke Dephukham untuk mengambil dokumen saya itu. Alhamdulillah lancar. Lagi-lagi saya melihat P ada di situ sedang berbincang dengan seseorang. Setelah saya selesai memproses legalisasi di Dephukham, saya jadi mengerti mengapa dokumen asli pun harus dilegalisasi. Di cap/stempel legalisasi Dephukham, tertulis: “LEGALISASI TANDA TANGAN”. Jadi, rupanya Dephukham ini melegalisasi keaslian tanda tangan di dokumen kita sebagai pengantar sebelum dokumen kita itu “diinternasionalisasi” (digunakan dalam wilayah hukum internasional) untuk kemudian diproses di kedutaan negara yang kita tuju.

Dari Dephukham, saya langsung meluncur ke Departemen Luar Negeri di dekat Gambir. Proses legalisasi di Deplu tak seribet di Dephukham. Loket tampak tak begitu ramai, karena di Deplu saya lihat jenis layanan di loket tak sebanyak di Dephukham. Persyaratannya pun sederhana: fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi (yang sudah dicap di Dephukham), map kuning yang saya beli di toko/fotokopi dekat Deplu, dan biaya legalisasi sebesar sepuluh ribu rupiah per dokumen. Petugas Deplu mengatakan bahwa saya bisa mengambil dokumen saya di hari Selasa (21/7).

Proses pengurusan legalisasi dokumen ini memang menjadi pekerjaan teknis yang cukup ribet dan cukup memakan waktu, tenaga, dan biaya. Akan tetapi, saya berusaha menikmatinya. Saya cuma agak menyesalkan mengapa informasi yang cukup terperinci tentang hal-hal terkait tak saya temukan di website lembaga-lembaga itu, termasuk di website kedutaan. Khusus terkait dengan Kedutaan Norwegia, saya mendapatkan informasi tentang aplikasi visa dari mereka via email (catatan: konsultasi via email harus berbahasa Inggris), dan ketika saya berkunjung langsung ke sana, saya mengambil formulir aplikasi visa/residence permit (yang sebenarnya bisa saya unduh dan cetak sendiri dari website mereka) dan mendapatkan kejelasan tentang legalisasi akta kelahiran (bahkan saya sampai diperlihatkan contoh dokumen yang sudah diproses).

Untuk proses legalisasi di Dephukham, sebenarnya saya sempat menelepon langsung ketika masih di rumah menanyakan persyaratannya secara lebih jelas karena tak berhasil menemukan penjelasannya di website. Sayangnya, petugas yang menerima telepon saya terkesan enggan memberikan penjelasan lengkap di telepon. Jadinya, spesimen tanda tangan yang saya bawa ternyata kurang tepat—padahal saya mendapatkannya dengan proses yang agak berliku di Sumenep.

Jika kekurangjelasan informasi itu hanya berakibat bahwa saya harus bolak-balik menegaskan atau menyiapkan hal yang kurang jelas sebelumnya, itu masih mending. Saya menduga bahwa kekurangjelasan informasi ini di antaranya membuka peluang adanya praktik-praktik yang cukup mengganggu di Dephukham. Dari beberapa orang yang juga mengajukan proses legalisasi, saya menjadi tahu bahwa di Dephukham ini banyak orang-orang yang menawarkan jasa membantu proses legalisasi dengan imbalan tertentu—jelasnya: calo. Justru dari mereka inilah beberapa informasi mengenai persyaratan atau prosedur legalisasi bisa didapat lebih terperinci, meski mereka jelas menyimpan motif tertentu.

Terkait dengan aturan, koordinasi dengan instansi terkait tampak lemah. Catatan Sipil Sumenep, misalnya, tidak paham soal legalisasi akta kelahiran di Dephukham ini dalam kaitannya dengan persyaratan spesimen tanda tangan. Menurut P, spesimen dibutuhkan karena contoh tanda tangan pejabat Capil di daerah yang mestinya dikirimkan ke Dephukham nyatanya tak tersedia (tak dikirimkan).

Karena kekurangjelasan informasi inilah, calo di Dephukham menawarkan jasa, di antaranya, untuk memproses pengesahan ke notaris dengan tarif yang ternyata cukup jauh dari standar. Seorang yang saya jumpai di Dephukham dan sedang memproses legalisasi ijazah untuk melanjutkan studi ke Taiwan menceritakan bahwa di komplek gedung Dephukham ini sebenarnya ada notaris yang bisa mengesahkan fotokopi dokumen kita, dengan tarif yang ternyata cukup murah.

Di sebuah blog, saya menemukan seseorang yang juga mencoba menjelaskan proses legalisasi akta kelahiran menulis bahwa “rumitnya birokrasi ternyata bisa menjadi mata pencaharian untuk sebagian orang”. Benar juga ya, pikir saya. Akan tetapi, masalahnya, seperti saya singgung di atas, fenomena ini juga terkait dengan transparansi informasi yang buruk dan koordinasi antar-instansi pemerintah yang lemah.

Saat di kantor Dephukham, sempat terpikir: ini instansi yang termasuk berupaya menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Akan tetapi, kenyataannya, warga masyarakat yang sedang ingin mendapatkan pelayanan administrasi hukum di sini justru kadang masih harus “terteror” oleh calo (bukan “drakula” lho) yang gentayangan yang terjadi—di antaranya—gara-gara akses informasi yang terbatas. Pertanyaannya: apakah aparat hukum di negeri kita masih belum mengagendakan atau memprioritaskan upaya pemberantasan “terorisme percaloan” di berbagai sudut dan instansi pemerintah di negeri ini—mungkin juga termasuk calo politik?

Tulisan terkait:
>> Keliling Dunia (di) Jakarta (2)
>> Keliling Dunia (di) Jakarta (3-Habis)

Read More..

Arogansi, Mental-Tak-Mau-Melayani, ataukah Hidup-Salah-Zaman?

Setelah agak terlantar beberapa waktu karena masih merampungkan tugas-tugas di sekolah dan yang lainnya, akhirnya saya pun mulai mengurus kepentingan saya untuk melanjutkan studi. Pengumuman kelulusan saya di program Master of Applied Ethics di Utrecht University (Belanda) dan NTNU (Norwegian University of Science and Technology) Trondheim (Norwegia) beasiswa dari Komisi Eropa (badan eksekutif Uni Eropa) sebenarnya sudah agak lama, tepatnya 1 Mei yang lalu. Tapi sejak pengumuman keluar, saya tidak bisa fokus ke berbagai persiapan yang perlu saya lakukan, baik teknis maupun nonteknis. Saya hanya sempat membuat paspor dan mengumpulkan informasi awal dari internet tentang beberapa hal.

Satu hari sebelum Pilpres 2009, saya mengirimkan aplikasi visa saya ke Belanda. Pengiriman aplikasi visa sempat tertunda agak lama, dan saya sempat sangat khawatir gara-gara nomor mahasiswa saya di Utrecht University tak kunjung diinformasikan oleh International Office—padahal saya sudah kirim email dan sempat menelepon juga.

Sementara itu, aplikasi visa Norwegia tidak bisa diproses karena saya mesti memproses legalisasi akta kelahiran. Legalisasi akta kelahiran ini juga saya perlukan untuk keperluan di Belanda nanti, termasuk untuk pengambilan visa Belanda di konsulat/kedutaan. Dan untuk urusan inilah saya masih terhambat oleh birokrasi Catatan Sipil di Sumenep.

Berdasarkan informasi yang saya himpun di internet (milis, blog), terutama berdasarkan pengalaman mereka yang sebelumnya pernah studi ke Belanda dan Norwegia dan juga negara Eropa lainnya, ketentuan dan persyaratan tentang legalisasi akta kelahiran ini memang beragam. Khusus di Belanda, secara umum bisa dibilang agak ribet. Mereka mensyaratkan bahwa akta kelahiran yang akan digunakan berusia tak lebih dari lima tahun. Saya menjadi lebih jelas ketika saya bertanya langsung ke Kedutaan Belanda. Selain itu, katanya, juga ada kantor kependudukan di salah satu kota di Belanda yang tak menerima dokumen legalisasi versi fotokopi—jadi yang dilegalisasi harus dokumen asli.

Urutan proses legalisasi adalah sebagai berikut. Dokumen akta kelahiran yang akan dilegalisasi (asli dan atau fotokopi) diproses di Departemen Hukum dan HAM RI, setelah itu dilegalisasi di Departemen Luar Negeri RI, kemudian dilegalisasi di kedutaan negara yang kita tuju. Untuk legalisasi di Dephukham, mereka mensyarakatkan kita untuk membawa spesimen tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menandatangani dokumen kita itu (untuk diverifikasi).

Hambatan di Catatan Sipil Sumenep dimulai ketika pada hari Kamis tanggal 25 Juni saya hendak membuat kutipan akta kelahiran yang baru, karena akta yang saya punya dikeluarkan 12 tahun yang lalu sehingga tak akan diterima di Belanda nanti. (Lagipula, andai saya menggunakan akta keluaran tahun 1997, bagaimana saya bisa mendapatkan spesimen tanda tangan pejabat yang tanda tangan di akta tersebut?) Pejabat di Kantor Catatan Sipil Sumenep bersikeras bahwa jika sudah memiliki kutipan akta kelahiran, maka saya tidak bisa membuat kutipan yang baru. “Ini kan berlaku seumur hidup?” kata si pejabat. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa akta kelahiran itu berlaku seumur hidup, pikir saya. Masalahnya: bisakah saya mendapatkan spesimen tanda tangan R.B.H. Abd. Karim, BA, pejabat Catatan Sipil yang katanya sudah pensiun itu? Sampai di sini si pejabat tak bisa memberi solusi, dan berargumen bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, saya tak boleh membuat kutipan baru (karena sudah punya).

Saya berbincang agak lama dengan pejabat Catatan Sipil Sumenep itu, sampai akhirnya saya sama sekali tak diberi pilihan jalan keluar. Pokoknya tidak bisa! Saya masih ingat, pertama pejabat di loket malah meminta saya agar membawa surat dari Dephukham yang menerangkan bahwa saya butuh kutipan akta kelahiran yang baru. Walah, ada-ada saja. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan langsung dari Dephukham via telepon di hari itu, mereka mengatakan bahwa saya akan sia-sia saja jika terpaksa membawa akta kelahiran yang lama, karena itu nanti tidak akan diterima di Belanda. Saat ditanya tentang spesimen tanda tangan, pejabat di Dephukham itu mengatakan bahwa ketentuan soal itu tidak ada di undang-undang, tapi dijelaskan melalui surat edaran.

Hari itu saya pulang dengan kecewa. Setiba di rumah, saya pun mencoba mencari jalan keluar sendiri. Tampaknya saran rekan-rekan di milis benar: daripada ribet, lebih baik memproses ulang membuat kutipan akta kelahiran baru dengan alasan kutipan yang lama hilang. Ini kurang lebih mirip dengan saran dua orang yang saya jumpai di luar Kantor Catatan Sipil Sumenep, setelah mereka menyaksikan saya agak lama sedikit bersitegang dengan petugas di sana.

Penasaran, saya mencoba mencari ketentuan perundangan, termasuk yang disebut oleh si petugas Capil Sumenep. UU No 23/2006 berhasil saya unduh di internet. Juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dan juga beberapa peraturan daerah di beberapa kabupaten/kota di Indonesia (termasuk Sumenep) terkait dengan itu. (Sebagai catatan, mendapatkan perda melalui laman instansi pemerintah di Sumenep tidaklah mudah; padahal, katanya, instansi di Sumenep sudah lama menerapkan E-Government). Saya coba baca-baca, dan ternyata tak satu pun saya temukan klausul eksplisit atau implisit yang menyatakan bahwa jika sudah punya kutipan akta kelahiran, tak boleh membuat kutipan yang baru. Bahkan, di perda kependudukan beberapa kabupaten, termasuk Sumenep, tercantum tarif/biaya pembuatan kutipan akta kelahiran yang kedua (dan seterusnya)—nah, berarti mestinya bisa buat lagi kan?

Kesimpulan saya: si pejabat Capil Sumenep sebenarnya tidak mengerti aturan yang sebenarnya. Mungkin dia cuma tidak mau ambil pusing dengan kasus baru (permintaan saya) yang dia alami siang itu, sehingga langsung saja ambil jalan pintas dengan mengatakan: tidak bisa! Saat saya mencoba berbagi dengan beberapa rekan soal kejadian ini, beberapa di antaranya mencatat beberapa kemungkinan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa mental sebagian pejabat kita bukan melayani, dan mereka tampil arogan di hadapan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang mestinya menjadi kewajiban mereka. Apalagi, dalam konteks Sumenep, sebagian pejabat (merasa) berasal dari kasta masyarakat yang lebih tinggi dari orang kebanyakan. Adik saya menyebut kemungkinan seperti yang saya tulis di atas: ini kasus baru, mereka tak tahu peraturan yang sebenarnya, dan tetap saja tak mau bergerak keluar dari tempurung mereka yang sebenarnya pengap itu.

Sebenarnya, yang paling membuat saya kesal adalah karena mereka tak mau memberi saya jalan keluar—bahkan terkesan mempersulit. Mereka tidak mencerahkan saya dengan peraturan atau ketentuan yang mungkin dapat saya jadikan dasar untuk menjadi jalan keluar. Saya bertambah kesal setelah saya tahu bahwa ketentuan undang-undang yang mereka jadikan tameng dibawa dari alam mimpi!

Akhirnya saya memutuskan jalan yang akan saya ambil: saya mau membuat lagi kutipan akta kelahiran yang baru dengan alasan hilang. Saya minta tolong adik saya untuk menguruskan kelengkapan persyaratannya ke pejabat desa dan kecamatan. Lagi-lagi, saya menemukan versi yang berbeda dengan informasi yang saya dapatkan dari Kantor Capil Sumenep dan perda. (Artinya, peraturan yang ada tidak tersosialisasikan dengan baik, bahkan di kalangan mereka yang bertugas—apalagi ke masyarakat).

Akan tetapi, akhirnya saya tidak mengikuti jalur ini. Secara kebetulan, ada seorang santri alumnus Annuqayah yang siap membantu saya mendapatkan kutipan akta kelahiran dengan jalur cepat: satu hari jadi. Okelah, saya ikut jalur ini saja, karena sudah mencoba baik-baik tapi tidak diberi solusi. (Sempat terlintas di pikiran: apa saya yang sedikit bego ya, tidak memahami sosiologi politik-kebudayaan pejabat di Sumenep, sehingga saya “memaksa” ikut aturan?).

Alhamdulillah, akhirnya pada hari Kamis 2 Juli saya bisa mendapatkan kutipan akta kelahiran yang baru. Biayanya cuma 15 ribu rupiah. Sama seperti yang tercantum di perda kependudukan Sumenep.

Tapi hambatan dari Capil belum berakhir di sini. Saya masih butuh spesimen tanda tangan pejabat yang menandatangani kutipan akta kelahiran saya yang baru. Maka pada hari Senin tanggal 6 Juli, saya minta tolong si santri yang membantu saya untuk mendapatkan spesimen itu. Saya tidak bisa mengurus sendiri karena di hari itu saya masih ada tugas di pesantren, sambil menyiapkan kelengkapan informasi dan dokumen yang harus saya urus ke Jakarta.

Dan, ini dia berita yang paling lucu: pejabat di Kantor Capil Sumenep mengatakan bahwa untuk mendapatkan spesimen itu, saya harus izin kepada Bupati Sumenep. Hhhaaah?? Apakah bupati memang masih mengurusi tetek bengek macam ini? Sungguh kasihan jika K.H. Moh. Ramdan Siraj, Bupati Sumenep, di tengah berbagai kesibukannya yang lebih strategis masih akan dibuat repot dengan hal seperti ini. Lagipula, tak satu pun pasal saya temukan soal itu di peraturan perundangan kependudukan yang saya punya.

Pembaca, dalam konteks ini, akhirnya saya pun merasa perlu untuk mengungkapkan satu hal berikut ini: bahwa menurut UU No 23/2006 tentang Kependudukan, yang mulanya disebut-sebut oleh pejabat Capil Sumenep itu, tepatnya di pasal (2) tentang hak dan kewajiban penduduk, disebutkan bahwa “Setiap Penduduk mempunya hak untuk memperoleh... (a) Dokumen Kependudukan; (b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (c) Perlindungan atas data pribadi; (d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.” Ya, kita berhak memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Faktanya, saya, warga negara Indonesia, tak menemukan kepastian itu, dan seperti dipermainkan oleh abdi negara.

Karena saya saat itu sungguh sudah terdesak oleh waktu (jika tak segera diproses, aplikasi visa Norwegia saya tak kunjung bisa dimasukkan ke Kedutaan), maka saat itu pun saya menelepon salah seorang anggota DPRD Sumenep yang pernah menjadi guru wali kelas saya selama tiga tahun saat duduk di MTs 1 Annuqayah (1991-1994). Saya bertanya tentang kebenaran kata-kata si pejabat tentang syarat untuk mendapatkan spesimen tanda tangan itu. Beliau, yang memang bertugas di bidang yang menangani masalah ini, menyangkal keterangan si pejabat Capil. Saya pun meminta kesediaannya untuk membantu mengatasi masalah ini.

Alhamdulillah, keesokan harinya, beliau membantu saya mendapatkan spesimen tanda tangan tersebut. Sayangnya, saya sendiri tidak bisa mengurus ini dan bertemu dengan beliau, karena di hari Senin malam saya berhasil mendapatkan nomor mahasiswa saya di Utrecht University, dan karena itu di hari Selasa pagi saya segera berangkat ke Surabaya untuk mengirimkan dokumen aplikasi Visa ke Utrecht melalui jasa pengiriman DHL.

Di perjalanan pulang dari Surabaya, melintasi Jembatan Suramadu yang ketika itu hampir genap satu bulan diresmikan, saya tak habis pikir dengan pengalaman saya berurusan dengan kantor yang juga sempat terkait dengan kisruh DPT Pemilu/Pilpres 2009. Jika orang yang cukup berpendidikan seperti saya saja mengalami kesulitan berurusan langsung dengan mereka (dan harus menggunakan “orang dalam” atau “orang kuat”), bagaimana dengan masyarakat yang kurang berpengalaman dan atau kurang berpendidikan?

Dalam hati saya merasa kasihan kepada mereka, para pejabat itu—termasuk kepada seorang ibu di kantor itu yang ikut nyletuk seperti untuk menyudutkan saya—, bila melihat dari sudut pandang betapa mereka sebenarnya tidak sadar dengan kekeliruan cara mereka bersikap. Kita sudah hidup di zaman baru, era informasi dan komunikasi yang canggih. (Buktinya, saya dapat dengan cukup mudah memperoleh undang-undang yang mereka jadikan alasan untuk sedikit merepotkan saya, dan saya juga sangat mudah untuk berbagi pengalaman saya ini dengan orang-orang sedunia). Dan mereka bersikap seolah-olah ini adalah zaman ketika informasi masih dimonopoli oleh para clerus, sehingga mereka berani saja bicara dengan dasar aturan yang keliru.

Bagaimanapun, kita harus mengakui bahwa ini adalah gambaran tingkat peradaban masyarakat kita yang masih tak kunjung dewasa.

Semoga mereka, dan kita juga, dapat segera bangun dari tidur nyenyak ini, dan segera menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan milenium ini, kita harus membangun keadaban yang sejati, dengan kerja keras dan ketulusan, penghargaan kepada sesama, kerja sama, dan sikap progresif lainnya.

Read More..

Inspirasi dari Kaliandra dan Malang

Begitu mobil yang saya tumpangi tiba di PPPTK VEDC Malang, malam itu saya kembali ke keramaian kota. Lampu-lampu bertebaran dari bangunan-bangunan dan kendaraan yang lalu lalang, dan suara binatang-binatang malam tertimbun deru mesin kendaraan. Saat saya melangkah ke kamar tempat menginap di komplek VEDC, suasana menjadi sedikit agak senyap. Komplek VEDC sangatlah luas, berisi bangunan-bangunan tempat praktik pendidikan yang bermacam-macam dalam bidang otomotif dan elektronika. Kamar tempat saya menginap terletak di sudut komplek di bagian belakang, sehingga dari halaman depan komplek, saya harus berjalan agak lama ke sudut belakang.

Di malam hari, VEDC beristirahat dari kesibukannya, dan hanya menjadi tempat istirahat bagi alat-alat praktik dan sejumlah peserta pelatihan yang kebetulan sedang dilaksanakan di salah satu unit pelaksana teknis tempat penggemblengan para tenaga kependidikan di lingkungan Depdiknas itu. Di balik pagar yang memanjang sepanjang sisi barat VEDC, kadang terdengar suara pengeras suara yang menyebut nama bus dan trayeknya dengan setengah berteriak. Memang, di sebelah barat komplek VEDC, terminal Arjosari, terminal terbesar di kota Malang, nyaris selalu hidup 24 jam.

Saat melangkah menyusuri lorong-lorong yang panjang dan beratap, di antara lelah, pikiran saya masih terus teringat dengan tiga sesi yang saya ikuti hari itu. Tiga sesi di hari Selasa (16/6) itu dilaksanakan di Kaliandra, di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi, kunjungan saya ke Kaliandra memberi inspirasi banyak hal. Seharian di Kaliandra, saya tidak saja disuguhi dengan pemandangan, semangat, dan keramahan yang membuat pikiran saya ke mana-mana. Bersama para trainer Depdiknas, hari itu saya berdiskusi dengan Om Didit bersama lima orang anak dari Sanggar Alang-Alang Surabaya, Mas Rosek Nursahid dari PWEC (Petungsewu Wildlife Education Center) dan ProFauna, dan Mas Prigi Arisandi dari Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation).

Acara seharian di Kaliandra ini adalah bagian dari kegiatan Training of Trainers Education for Sustainable Development: Climate Change Education Resources Project (CCERP) yang dilaksanakan oleh PMPTK Depdiknas bekerja sama dengan British Council Jakarta 15-19 Juni 2009. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan ini sebagai “penggembira” atas undangan British Council. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun modul pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin pelajaran di sekolah dengan perspektif pendidikan lingkungan. Para peserta sebelumnya sudah dibekali berbagai macam wawasan tentang pendidikan lingkungan, dan Selasa kemarin, di Kaliandra, mereka mendapatkan pengayaan bahan.

Selasa kemarin kami berangkat ke Kaliandra dari VEDC Malang pada pukul 08.15 WIB. Perjalanan ditempuh sekitar satu jam. Tiba di Kaliandra, kami langsung disuguhi makanan ringan dan minuman khas ramah lingkungan. Setelah ada penyambutan singkat dari Kaliandra, rombongan kemudian dibagi dalam tiga kelompok untuk berkeliling komplek Kaliandra. Meski sudah pernah satu minggu di Kaliandra, saya tetap ikut berkeliling menikmati udara segar dan pemandangan hijau yang menyejukkan. Acara keliling Kaliandra berakhir jelang makan siang.

Sesi diskusi yang pertama dimulai setelah kami makan siang. Menurut jadwal, sesi pertama yang akan diisi oleh Sanggar Alang-Alang Surabaya akan mencoba memperkaya kami dengan perspektif sosial dan budaya. Saya yang terbilang tak pernah menonton televisi sejak tiga tahun terakhir dan jarang membaca koran dengan cermat tak pernah bertemu dengan nama Sanggar Alang-Alang. Akan tetapi, saat Om Didit Hape, pengelola Sanggar Alang-Alang, mulai menceritakan latar belakang dan aktivitas Sanggar, perhatian saya langsung terpaku untuk tidak melewatkan kisah-kisah menarik yang dipaparkannya. Presentasi Sanggar Alang-Alang ini diselingi dengan permainan dan aktivitas musik yang menyenangkan.

Sanggar Alang-Alang yang dikelola Om Didit berusaha memberikan pendidikan alternatif untuk anak-anak jalanan di Surabaya. Saat ini, lebih 160 anak sehari-hari bersama Om Didit dengan segala aktivitas kependidikannya. Saya membayangkan, Sanggar Alang-Alang ini mirip dengan tempat rehabilitasi dan reorientasi anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Memang, persoalan anak-anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia belakangan menjadi problem tersendiri yang tak kunjung menemukan pemecahan konkret dan radikal.Dari presentasi dan kisah Om Didit, yang diperkuat dengan kesaksian lima anak yang menyertainya, saya dapat merasakan bagaimana komitmen dan kerja keras Om Didit menyelamatkan masa depan anak-anak yang sebelumnya hidup dalam suram itu. Problem sosial yang begitu akut telah menempatkan anak-anak itu di jalanan, menjadi liar, tak berpendidikan, dan bahkan dieksploitasi oleh orangtua mereka. Di sisi yang lain, anak jalanan telah tertempeli berbagai stigma negatif dalam masyarakat: bahwa mereka itu jorok, jahat, tak tahu sopan santun, dan semacamnya.

Di Sanggar Alang-Alang, Om Didit berusaha menghidupkan kembali sisi-sisi manusiawi anak jalanan. Om Didit berupaya menghidupkan kembali harapan mereka yang redup. Om Didit mengembalikan harga diri anak-anak tak berdosa itu sehingga di masa depan mereka dapat hidup bermasyarakat dengan baik.

Om Didit menjelaskan empat hal mendasar yang ingin ditanamkan di Sanggar Alang-Alang: etika, estetika, norma, dan agama. Keempat hal itu secara sederhana diterjemahkan menjadi: tahu sopan santun, tidak jorok dan menjaga kebersihan, taat peraturan, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Keempat hal ini secara kuat ditanamkan di antara berbagai kegiatan kependidikan Sanggar yang secara sederhana dibagi menjadi tiga jenjang: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Anak Usia Sekolah (PAUS), dan Pendidikan Anak Usia Remaja (PAUR). Saat anak-anak itu sudah berusia 18 tahun, mereka harus meninggalkan Sanggar. Mereka yang keluar dari Sanggar dianggap lulus jika mereka telah dapat bekerja dan mandiri secara ekonomi.

Pendidikan di Sanggar diarahkan untuk dapat membumi. Karena itu, pada tingkat remaja, anak-anak diajak untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang hangat dibicarakan masyarakat. Anak Sanggar tidak diwajibkan sekolah formal. Akan tetapi, jika mereka tetap mau bersekolah, baik itu dengan mengikuti Kejar Paket A/B/C, mereka diberi dukungan.

Saat sesi tanya-jawab, ada yang menanyakan tentang relasi anak-anak dan Om Didit dengan para orangtua anak-anak jalanan itu. Dari penjelasan Om Didit yang kemudian disambung dengan penjelasan kelima anak yang bersama Om Didit, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata kepedulian dan proses perjuangan Om Didit di satu sisi dapat pula menghidupkan semangat para orangtua anak-anak jalanan yang kebanyakan para preman atau orang-orang yang tersisih dan tertekan secara sosial-ekonomi. Setiap hari Jum'at, misalnya, Om Didit bersama orangtua dan anak-anak Sanggar secara khusus mengagendakan kegiatan pelajaran agama di Sanggar.

Mendengarkan kisah dan pengakuan kelima anak yang menyertai Om Didit, yakni Ghea (15), Silvi (15), Mujil (14), Tomi (15), dan Bambang (16), mata saya seperti dibukakan kembali dengan berbagai agenda sosial yang harus dikerjakan: anak-anak yang terlantar dan tak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik dan mencukupi serta menyiapkan diri menghadapi tantangan dan problem zaman yang tak terkirakan. (Tidakkah mereka juga ada di sekitar kita?)

Penuturan kelima anak ini menjadi contoh tentang kerasnya kehidupan perkotaan pada khususnya. Bambang mengatakan pernah mengamen selama dua bulan sehingga dia berhenti dari sekolah saat dia masih duduk di bangku kelas dua SD. Dia mengamen atas perintah orangtuanya, dan jika dia tidak mau mengamen, dia dipukul. Sementara itu, Tomi, jika mengamen, biasanya baru satu minggu pulang ke rumah. Silvi menceritakan kesan yang mendalam sejak dia ikut Sanggar, sehingga dia menemukan tempat berbagi dan menemukan kasih sayang yang tak dia dapatkan di rumahnya. Mujil, yang mengaku dulu termasuk nakal, setelah masuk Sanggar merasa menemukan banyak hal selain ilmu dan pengalaman. Ghea, yang mengaku tomboy, merasa menemukan kembali kasih sayang orangtuanya setelah ia bergabung di Sanggar dan menampakkan perubahan sikap yang positif.

Mengikuti sesi presentasi dari Sanggar Alang-Alang ini, banyak peserta yang tampak terharu. Kehidupan saat ini mungkin telah menipiskan kesempatan kita untuk sejenak berempati dengan orang-orang malang di sekeliling kita.

Jika sesi pertama ini seperti menceritakan tentang nestapa kehidupan anak-anak jalanan, pada sesi berikutnya, kami berdiskusi dengan Mas Rosek dari PWEC/ProFauna. Mas Rosek dengan kedua organisasinya itu mempunyai perhatian dan kepedulian pada penyelamatan satwa liar. Akibat perubahan iklim, kehidupan dan keberlangsungan satwa liar saat ini terancam. Perubahan iklim mengancam mereka karena satwa liar memiliki kemampuan adaptasi (survival) yang berbeda dengan manusia. Elang dari kawasan negeri utara, saat di sana musim dingin, akan bermigrasi ke wilayah tropis/selatan. Akan tetapi, jika di selatan ternyata cuacanya tak lagi panas, tentu mereka akan menghadapi masalah. Mas Rosek bercerita tentang kegiatannya bersama jaringan peduli satwa liar lainnya yang pernah mencoba mengamati jalur migrasi elang-elang itu, dan bagaimana mereka terganggu oleh perubahan iklim.

Keterancaman satwa liar ini senyatanya juga adalah ancaman bagi manusia, karena dalam pelajaran Biologi kita diajari tentang rantai makanan; di situ dijelaskan bahwa keterancaman satu jenis hewan atau tumbuhan dapat memberi pengaruh pada manusia. Saat satu spesies ikan kecil di lautan terancam punah, berarti akan ada satu rantai yang terputus, dan itu berarti mengancam keseimbangan ekosistem laut. Nah, hal semacam ini sebenarnya juga berarti merupakan satu ancaman bagi nelayan, tepatnya pada sumber penghasilan nelayan, dengan kemungkinan akan berkurangnya jenis dan jumlah ikan yang biasa mereka tangkap setiap hari.

Mas Rosek bersama PWEC berusaha mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kelangsungan hidup satwa liar ini. Bersama rekan-rekannya, dia mempromosikan sikap hidup yang bersahabat dengan satwa liar, menyebarkannya ke berbagai komunitas dan masyarakat luas.

Sesi ketiga berlangsung setelah makan malam. Saya agak telat di sesi ini karena saat istirahat shalat Maghrib, saya meninggalkan Kaliandra untuk berkunjung ke rumah teman tak jauh dari Kaliandra.

Di sesi ketiga ini, Mas Prigi menceritakan aktivitasnya di Ecoton yang fokus pada upaya penyelamatan sungai. Satu poin paling menarik yang dapat saya simpulkan dari penuturan Mas Prigi adalah pernyataan bahwa selama ini ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengontrol sumber daya alam agar dapat tetap berkelanjutan cenderung dihadang oleh aturan-aturan pemerintah. Nah, Mas Prigi bersama Ecoton berupaya untuk memperluas ruang partisipasi bersama berbagai perangkat pendukungnya itu, dengan fokus pada sungai. Mas Prigi bercerita tentang pencemaran sungai di Surabaya, sehingga impian masa lalunya tentang mandi di sungai sudah tak bisa dimiliki oleh generasi anak-anak masa kini. Manfaat sungai sebagai sumber air bersih menjadi surut gara-gara pencemaran dari limbah industri dan masyarakat yang tak diberi ruang untuk ikut peduli dan berpartisipasi menjaga sungai.

Pada titik inilah Mas Prigi melakukan berbagai kegiatan advokasi sungai ke berbagai komunitas, terutama mereka yang hidup berdampingan dengan sungai. Yang menarik, Mas Prigi juga bergerak ke sekolah: menanamkan kesadaran kecintaan untuk menjaga sungai kepada mereka yang muda, karena merekalah yang sebenarnya akan mendapatkan dampak buruk dari situasi sekarang ini. Mas Prigi bercerita bahwa ia secara khusus bekerja sama dengan satu sekolah yang fokus pada upaya pelestarian sungai. Mas Prigi, yang dalam presentasinya tampak selalu berapi-api, menegaskan bahwa dengan keterlibatan para muda ini, mestinya mereka yang tua-tua malu karena hanya mewariskan kerusakan pada anak cucunya.

Secara agak akademik—tapi sederhana—Mas Prigi memperkenalkan satu cara pengamatan tingkat ketercemaran sungai dengan meneliti jenis binatang yang masih bisa bertahan hidup di sungai itu. Jadi ada semacam tabel yang menunjukkan gradasi tingkat ketahanan binantang sungai terhadap pencemaran. Di level teratas, salah satu binatang yang paling tahan dari pencemaran adalah cacing, dan yang paling rentan adalah udang. Saya lalu jadi teringat di salah satu sumber air di dekat rumah saya yang dulu menjadi salah satu tempat kesukaan saya untuk bermain di masa kecil. Di hulu, dekat sumber mata air, banyak sekali udang. (Apakah sekarang masih ada?)

Tiga sesi diskusi di Kaliandra ini sungguh memberi inspirasi tentang berbagai hal. Saya kira peserta pelatihan yang lain juga merasakan hal yang serupa.

Tiga hari berikutnya acara pelatihan mulai difokuskan pada upaya penyusunan modul suplemen untuk pengintegrasian pendidikan lingkungan di sekolah. Sebelum masuk ke situ, Rabu pagi dan siang masih ada materi lagi tentang Green Map (Peta Hijau) yang tak kalah menginspirasi, serta pemaparan dari Ibu Sari Oktafiana dari Sekolah Ciputra.

Saat penyusunan modul suplemen, saya mencoba bergabung di tim SMA, sambil berusaha berbagi pengalaman saya bergiat di kegiatan pendidikan lingkungan di SMA 3 Annuqayah. Pada mulanya, saya merasakan bahwa kami kesulitan untuk mencari pintu masuk, bagaimana agar pendidikan lingkungan dapat benar-benar terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Yang menjadi tantangan di sini adalah soal integrasi, dalam pengertian bahwa pendidikan lingkungan tidak hanya menjadi isu bidang studi tertentu, tapi melibatkan beberapa bidang studi. Tantangan paling konkret yang tampak sejak awal adalah bagaimana guru-guru bidang studi dari mata pelajaran yang akan diintegrasikan dalam satu proyek pendidikan lingkungan ini siap menerima dan berkomitmen untuk mengkampanyekan isu lingkungan itu di bidangnya masing-masing. Tidak hanya sebagai tempelan, tapi berangkat dari kepedulian dan tanggung jawab. Artinya, ada ideologi, nilai, dan kesadaran. Pada tingkat yang paling sederhana, guru-guru itu pertama harus duduk bersama dulu untuk menyamakan visi, menyusun strategi, dan secara teknis memanfaatkan modul suplemen seperti yang sedang disusun ini untuk menjadi perangkat teknis yang mendukung.

Hari Kamis (18/6), masing-masing tim sesuai tingkat pendidikan seharian bekerja keras untuk menyelesaikan modul suplemen dan perangkat pembelajaran pendukung. Dengan segala keterbatasan yang ada, akhirnya keesokan harinya, sebelum penutupan, draft hasil kerja masing-masing tim dipresentasikan untuk diberi masukan sekadarnya. Dibilang sekadarnya karena draft modul suplemen ini masih akan digodok oleh tim penyunting sebelum akhirnya dipresentasikan dalam suatu forum yang lebih komprehensif dan melibatkan banyak pihak, termasuk dari kementerian pendidikan nasional.

Setelah satu bulan dari pelatihan di Malang, saya memang masih belum mendapat kabar lebih terperinci soal hasil dan tindak lanjutnya. Meski demikian, workshop di Malang ini adalah satu langkah awal yang strategis untuk memasukkan isu pendidikan lingkungan ke sekolah. Memang, ada kawan yang agak meragukan keberhasilan langkah ini, mengingat pola dan budaya di lingkungan sekolah negeri yang cenderung formal, birokratis, top-down, dan semacamnya, yang menyulitkan berkembangnya improvisasi dan pengayaan pendidikan yang lebih substansial semacam isu pendidikan lingkungan ini. Meski demikian, upaya melalui jalur formal tentu akan bernilai penting.

Tanpa membayangkan akan seperti apa nanti hasilnya, buat saya pribadi, workshop di Malang ini memberi banyak inspirasi untuk pengembangan isu pendidikan lingkungan di lembaga tempat saya bergiat (Annuqayah). Selain berbagai sesi yang disajikan, perbincangan dan diskusi pribadi dengan beberapa orang di forum ini sungguh memberikan pencerahan tentang banyak hal, tak hanya soal pendidikan lingkungan, tapi juga tentang pendidikan sebagai penguatan peradaban masyarakat. Dalam konteks pendidikan lingkungan, strategi baru yang lebih kaya perlu terus dikembangkan, agar sikap hidup yang lebih bersahabat dan ramah lingkungan dapat tersebar, atas dasar rasa syukur atas anugerah Allah swt.

Sumenep-Parung

Juni-Juli 2009

Tulisan terkait:
>> Sepekan di Kaliandra

Read More..

Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah

Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep—yang merupakan salah satu unit perpustakaan di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah yang melayani tiga satuan pendidikan, yakni Madrasah Ibtidaiyah 3 Annuqayah, Madrasah Tsanawiyah 3 Annuqayah, dan SMA 3 Annuqayah (3 unit pendidikan ini total memiliki 400 murid.

Adapun Pesantren Annuqayah memiliki 6.000 santri/pelajar, yang 4.000 di antaranya menetap/mondok)—dalam dua tahun terakhir ini mencoba melakukan pembenahan dan pengembangan secara lebih serius.

Pembenahan dimulai pada awal tahun pelajaran 2006/2007. Awalnya, kondisi Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah lebih tepat jika disebut gudang. Di samping gedungnya yang sangat sederhana dan “konvensional”, koleksi dan kegiatannya nyaris tak berkembang.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah penampilan perpustakaan agar menjadi menarik minat siswa untuk berkunjung. Interior dan tata desainnya dipermak. Catnya tidak putih sebagaimana ruang kelas pada umumnya.

Dengan langkah ini, perpustakaan diharapkan dapat menarik untuk dikunjungi. Hasilnya, dengan jam buka 07.30-11.30 dan 14.00-16.00 setiap hari, dalam satu bulan pertama pengunjung perpustakaan berkisar antara 80-250 orang per hari.

Untuk mempertahankan grafik kunjungan siswa, ada dua langkah utama yang menjadi perhatian pengelola Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah. Yang pertama berkaitan dengan pengadaan koleksi bahan kepustakaan.

Dalam masalah pengadaan koleksi ini, di tengah situasi minimnya ketersediaan alokasi dana sekolah untuk perpustakaan terutama di sekolah-sekolah swasta di pedesaan, pemilihan koleksi pustaka harus efektif dan tepat sasaran.

Pengelola perpustakaan harus cermat memanfaatkan alokasi dana yang tersedia untuk mendapatkan koleksi yang bagus, tepat sasaran, dan relatif murah.

Untuk tujuan maksimalisasi pemilihan koleksi bahan pustaka di perpustakaan sekolah, dibutuhkan wawasan kepustakaan yang cukup bagus. Perkembangan mutakhir dunia perbukuan juga harus terus diikuti.

Kebijakan penambahan koleksi perpustakaan harus selaras dengan tujuan mendasar perpustakaan sekolah, yakni sebagai pendukung kegiatan pembelajaran.

Untuk itu, secara sederhana perpustakaan sekolah mestinya bisa menjawab pertanyaan semacam ini: apakah di perpustakaan sekolah ini sudah ada buku-buku yang dapat membantu siswa untuk lebih memahami pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, fisika, biologi, ekonomi, sosiologi, dan seterusnya?

Pertanyaan sederhana ini dapat menjadi pemandu bagi perpustakaan untuk menambah koleksi-koleksi bukunya.

Dalam praktiknya, pengelola perpustakaan bisa meminta masing-masing guru pelajaran untuk mengajukan semacam permintaan, kira-kira buku apa yang perlu dikoleksi perpustakaan madrasah.

Jika misalnya si guru tidak bisa mengajukan judul, bisa dengan gambaran tentang buku macam apa yang diperlukan untuk mendukung mata pelajaran yang bersangkutan, sehingga selanjutnya pengelola perpustakaan yang mengusahakan.

Peluang untuk melakukan integrasi aktivitas kelas dengan unit perpustakaan tampak semakin terbuka jika kita mempertimbangkan mulai semakin semaraknya penerbitan buku-buku ilmiah populer yang muatannya cukup dapat dicerna oleh siswa dan disajikan dengan pengemasan yang tak lagi konvensional.

Sejumlah buku ilmiah populer yang belakangan terbit menggunakan visualisasi yang menarik, atau disajikan dengan gaya bertutur yang mudah dipahami, terutama oleh anak usia sekolah.
Selain pertimbangan kesesuaian dengan tujuan keberadaan perpustakaan sekolah, penambahan koleksi juga mempertimbangkan buku-buku yang menarik dan menggugah untuk dibaca, terutama oleh mereka yang minat bacanya masih lemah.

Untuk itu, pengelola Perpustakaan Madaris 3 meminta masukan dari banyak pihak tentang koleksi buku yang dapat disebut “pembangkit minat baca” ini.

Contoh buku yang masuk dalam kategori ini adalah Muhammad karya Martin Lings (Serambi), Laskar Pelangi karya Andrea Hirata (Bentang), Ganti Hati karya Dahlan Iskan (JP Books), dan sebagainya.

Keterbatasan dana membuat pengurus Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah berupaya untuk mendapatkan koleksi buku yang bagus dan murah.

Untuk itu, pengurus bekerja sama dengan alumni Annuqayah yang sedang menempuh studi di Yogyakarta pada khususnya dan kota lainnya untuk memanfaatkan momen pameran buku yang biasanya menyediakan diskon besar-besaran dari berbagai penerbit terkemuka, seperti Kelompok Gramedia, Mizan, Serambi, dan sebagainya.

Sampai saat ini, koleksi Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah terbilang masih sedikit, yakni sekitar 1000 judul dan 1200 eksemplar.

Namun demikian, dengan penambahan koleksi yang cukup mendapat perhatian khusus, ketersediaan koleksi yang tepat sasaran dan menarik ini didukung dengan langkah kedua, yakni upaya untuk menjadikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan aktif.

Secara reguler, Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin yang tujuannya adalah agar koleksi yang ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Tujuan lebih jauh adalah untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar, berekspresi, dan bereksplorasi.

Berikut ini kegiatan rutin yang diselenggarakan di Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah.

Pembacaan Cerpen atau Penggalan Novel

Setiap Rabu sore, ada siswa yang membacakan cerpen atau penggalan novel yang mereka pilih sendiri. Sebagai selingan, kadang ada guru yang juga membacakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong dan mempromosikan buku menarik yang dibacakan untuk juga dibaca oleh siswa yang lain.

Setelah pembacaan, ada semacam apresiasi dan diskusi oleh peserta yang hadir. Kegiatan pembacaan cerpen ini ke depan rencananya secara terpisah akan dikembangkan menjadi Klub Buku, yakni kegiatan yang secara khusus mendiskusikan buku-buku yang sudah dibaca oleh siswa.

Apresiasi Film

Setiap Jum’at pagi (di Pesantren Annuqayah, liburan sekolah adalah hari Jum’at, bukan Minggu) paling cepat setiap dua pekan, Perpustakaan Madaris 3 menggelar acara nonton film.

Film yang diputar dipilih sedemikian rupa yang memiliki nilai edukatif, berkaitan dengan buku dan pembelajaran, atau memiliki nilai keistimewaan yang lain. Melalui kegiatan ini siswa didorong untuk belajar mengapresiasi dan menganalisis film yang ditonton.

Di antara film yang pernah diputar adalah Ca-Bau-Kan, Naga Bonar Jadi 2, The Da Vinci Code, Dead Poet Society, Freedom Writer, The Burning Season, dan sebagainya.

Klub Menerjemah

Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah juga memiliki Klub Menerjemah, yang menjadi tempat siswa untuk berlatih menerjemah teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kegiatannya dilaksanakan setiap Jum’at sore.

Sejauh ini, buku yang sudah diterjemahkan adalah Nasreddin: The Clever Man dan Nasreddin: The Wise Man karya Sugeng Hariyanto (Kanisius). Teknisnya, setiap penggalan cerita dalam buku itu diterjemahkan oleh dua orang siswa, yang kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama.

Naskah terjemahan yang sudah dibahas kemudian ditempel di Mading Raksasa (Marak) yang disediakan di lingkungan sekolah. Dan semua naskah sedang dikompilasi dan disunting kembali untuk dijadikan semacam “buku” sebagai bentuk dokumentasi.

Buku Curhat dan Catatan Pembaca Buku

Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah juga ingin mendorong agar siswa dapat berekspresi terutama dari apa yang mereka baca di perpus dan atau dapat menjadi tempat bagi siswa untuk belajar menulis.

Untuk itu, pengurus perpustakaan menyediakan Buku Curhat (Bucur) dan Catatan Pembaca Buku. Dalam Buku Curhat, anak-anak dapat berekspresi menuliskan komentar, kesan, tanggapan, tentang buku yang dibaca. Siswa juga menuliskan pertanyaan, kritik dan saran terhadap pengelola perpus dan sekolah, atau curhat masalah pribadi.

Sedangkan Catatan Pembaca Buku disediakan khusus bagi para peminjam buku koleksi khusus. Perlu diketahui bahwa sementara ini Perpustakaan Madaris 3 menggunakan sistem tertutup. Koleksi buku hanya boleh dibaca di tempat, kecuali Koleksi Khusus yang jumlahnya sekitar 250 judul.

Nah, mereka yang meminjam Koleksi Khusus ini diwajibkan untuk menuliskan pengalaman mereka membaca buku yang dipinjam dalam buku Catatan Pembaca Buku.

Respons siswa ternyata sungguh bagus. Buku Curhat dan Catatan Pembaca Buku setiap hari aktif diisi oleh siswa. Bahkan, secara tak diduga siswa secara kreatif mengisi Buku Curhat tidak hanya dengan teks, tapi dengan gambar, dekorasi yang menghiasi teks, dan ilustrasi.

Dalam beberapa kesempatan, di Buku Curhat kadang terjadi dialog antara siswa yang kadang juga direspons oleh seorang guru, baik itu menyangkut masalah pribadi atau berkaitan dengan pelajaran.

Siswa yang aktif mengisi Catatan Pembaca Buku tiap dua bulan diberi kenang-kenangan atau sovenir dari Perpustakaan.

Upaya lain untuk mendorong aktivitas perpus di antaranya adalah dengan menempelkan ulasan buku yang diambil dari media massa (internet).

Buku yang dipilih terutama buku-buku yang masih kurang mendapat perhatian dan kurang dibaca oleh siswa. Pengelola perpus mencari naskah resensi tersebut melalui internet yang dalam 8 bulan terakhir sudah dapat dinikmati di perpustakaan, meski cuma dengan 1 komputer dan belum gratis (tapi dengan tarif yang cukup terjangkau).

Selain itu, secara temporer Perpustakaan Madaris 3 Annuqayah juga menggelar berbagai kegiatan pendukung yang terkait dengan kepustakaan dan atau kepenulisan, seperti Pelatihan Menulis, Pelatihan Metode Penelitian Kepustakaan, dan sebagainya.

Tulisan ini dimuat di website IndonesiaBuku, 24 Juni 2009.

Read More..

Against Culture of Fear

Meicky Shoreamanis Panggabean, Keberanian Bernama Munir: Mengenal Sisi-Sisi Personal Munir, Mizan Pustaka, Bandung, December 2008, 290 pages


Military forces had significant role during Indonesia New Order regime. But their roles tend to be negative. Thirty years in the course of the regime, military forces didn’t act as the guard of national defence. They served the regime to secure its power and protect its policies from people’s resistance. In this context, we can easily understand that according to Louis Althusser military forces are a part of Repressive State Apparatus.

In the realm of New Order regime, anyone who opposed government policy will be stigmatized as an extreme left/right-winger, betrayer of Pancasila, communist, or anything else and the military forces, in the name of national stability, will use their authority to fight down the opposition movement in any way they want.

As a result, New Order regime established the culture of fear among the citizen. People were afraid of expressing their opinion and critics to the government. Mass media applied self-censorships to ensure sustainability of their business.

This book recounts a fascinating story about Munir, the defender of human rights in Indonesia. Panggabean, the writer of this book, focused his narration to the bravery of Munir to reveal the human rights violation carried out by state apparatus, especially military forces. She explored personal aspects of Munir to catch the spirit of his life.

Munir Said Thalib, born in 1965, first came to public prominence when he founded the human rights organization KontraS (Commission for Disappearances and Victims of Violence) on March 20, 1998, two months before the resignation of Soeharto. KontraS engaged intensely on advocating the victims of politics of violence. Between late 1997 and early 1998, in the twilight of Soeharto regime, twenty three pro-reformation activists were abducted, including Wiji Thukul, and KontraS fight for exposing this sensitive case into public sphere.

Based on this specific concern, Munir with KontraS gradually broke down the culture of fear and political silence among people. Munir emphasized that Indonesian people were not critical of the authoritarianism of the regime because of this culture. Munir encouraged people to speak up against oppression of the regime. Besides advocating the victims, Munir used various ways to revitalize spirit of the fight towards despotism and political violence. He set billboards contained the list of the victim of political disappearances on the strategic places to remind people about the violence.

Panggabean, who had worked as a volunteer in KontraS Munir in 1998, gave us several good pages of her interview with Munir, when Munir told about a mother of a victim of political disappearances, Mrs. Tuti Koto, which was afraid to speak out when her son, Yani Afri, was disappeared on July 1997. When Tuti reported the case to KontraS, Munir helped her to speak up the case, until she was brave to give a public speech in front of the armies. Munir underlined that this was a great achievement in the context of culture of political silence.

Fighting the culture of fear actually wasn’t a new activity of Munir. When involved on the case of Marsinah murder in 1994, we can saw Munir’s position at that time which showed his strong character to confront the power and pressure of military. He also involved in advocating the victims of Priok in 1984 and Lampung in 1989 and others, the cases that have strong connection with military. For his courage and dedication in fighting for human rights and the civilian control of the military in Indonesia, Munir received prestigious Human Rights Livelihood Award in 2000 from Sweden.

Fighting spirit on what Munir have done to fight the culture of fear maybe was a result of long education started in his family. Panggabean described detailed narration about Munir’s neighbourhood where he had grown up: discipline and confident character of his mother, his interaction in the market when he was a youngster and must help to earn his family with his brothers to live on, his experiences and his interactions with his friends, etc. One of his impressive experiences is when Munir was a junior high school student reported a murder of his neighbor in Batu Malang to the police. That was his early struggle for his own fear and maybe also his initial encounter with the meaning of justice and humanity in the context of social life.

This book has an important meaning in the context of Indonesia at this time, at least in two perspectives. First, as we know, the death of Munir, after more than four years, still became a mystery, and disclosure of this case is a must as an effort to sustain the fight of Munir itself against culture of fear and political violence. This book reminds us about our duty to insist revelation and subsequent investigation of this case and to educate people to bravely fight oppression and violence. Second, this book is an inspiring treasure to keep the spirit of Munir in existence, which is his courage, integrity, enthusiasm, and commitment to humanity. Panggabean successfully revived these spirits with his a remarkable account on Munir’s everyday life.

Related link:

>> Catatan Kehilangan dari Wafatnya Munir

Read More..

Pseudo-Perfection

This week I had two different experiences of perfection. First, it happen when I picked up my passport at Immigration Office of Surabaya.

One of my first impression when I dealt with process of making passport at that crowded office, I think about perfection. I had a little trouble with my official name. On my all official documents (document of identification, birth certificate, etc), my name spelled as “M Mushthafa”. The officer at the registration division asked me to write a statement to clarify the abbreviation of “M” on my name. He said that actually no abbreviation accepted in all official documents. I think that this regulation is right and good. This regulation points up the system of perfection that everybody registered by his full name. But I wondered why the officer at the Civil Registration Office and at school didn’t apply this regulation? Maybe this is a new regulation—maybe.

According to this regulation, I had to change my official name for my passport. So, I wrote a formal statement explaining that “M” in my official document means “Muhammad”.

A week later, when I went to the Immigration Office to an interview session, I found that my name written as “Mohammad Mushthafa” on a new typed form of application. After that session, I reminded the officer about my true spelled name consistent with the statement that I had written before. Then, the officer wrote a notice on my form of application about my true spelled name. When I had left the office, I wondered: did the officer read my statement—the statement that I wrote after the officer told me about the regulation?

I conclude that the system of perfection tried to be established by this regulation at this office has no function when I picked up my passport yesterday. In my passport, my full name spelled: “Muhamad Mushthafa”. I lost one letter on my new full name.

What is a name, said Shakespeare. I remembered this quotation yesterday after I had read my new full name. Because I am a kind of perfectionist person, I complained to the officer about this clumsy mistake. What did they say? For a while, they discuss each others about this, and finally said: “This mistake has no effect to your departure and your business abroad, Sir. And if you want to correct this mistake, we need at least three weeks to process your new passport. ”

Hhhaah? When I heard this explanation, I think about pseudo-perfection. Even if the system tries to ensure the perfection, finally the man always behind the gun. And we know the image of our bureaucrat in this country.

My second experience about the perfection was when I organized three School Climate Challenge Competition Teams of SMA 3 Annuqayah to write the final reports for their four months projects. During a week, I supervised their activities writing the final reports. After their school activities in the morning, I quarantined them at the library for this reports. Everyday, they often stop to work and take a rest just after midnight.

I know that my demand for the perfection of the final reports had terrified them as a student. I know that I have applied a strict discipline during this isolation. But I told them that our complete and perfect reports would be a determining factor for our success on this prestigious competition. We had done great endeavor for our projects, and we must describe all our strenuous efforts on the reports.

Of course, the meaning of perfection in this second experience is not rigorous, quantitative, and measurable. If the perfection is identical to the final result, the meaning of perfection in my second experience mostly is about the maximum effort—it mainly deals with the process. It has no control system, while in the first experience the perfection controlled by some procedures and support systems—but failed. Nevertheless, in our attempt to be perfect, finally we had satisfactory outcome. I think my students will agree with me.

From these two different experiences of perfection, I knew that the commitment will be the first factor to get the best result in the context of perfection. However, too obsessed to be perfect without considering the real fact maybe will make us frustrated, and I think it also a kind of pseudo-perfection too in its substantial meaning.

Read More..

Against Plastic Rubbish

Contemporary people have minor sensitivity to conduct with nature. They used to do something and had no painstaking consideration about the impact of their behaviour. The massive use of plastic as a popular package in Indonesian society in general illustrated their unawareness about the hazard of plastic rubbish. Plastic packages are not just unfriendly to the environment but also dangerous to human health. Kompas (August 6, 2008), national daily newspaper, reported that during 2008, 2.1 ton million of plastic and any product made of plastic had produced, and 952 ton thousand of it was used as packages, and 80% of it was potential to be dangerous waste. Plastic gives a practicality of use to the people but has no good impact for the nature.

From this background of situation, I had involved in an environmental project of School Climate Challenge Competition held by British Council Indonesia for about four months (February-May 2009) with my four great students at SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep as a team. They are Khazinah, Irul Nur Jannah, Sulhatus Sayyidah, and Siti Nujaimatur Ruqayyah.

On this prestigious competition, we set up a series of activities in a climate challenge project—namely “Saving the Earth from the Hazard of Plastic Rubbish: Toward Ecofriendly Life Style”—to anticipate serious threat of plastic rubbish. This project aimed to disseminate information and awareness concerning to the hazard of plastic rubbish among school communities and others, so that the students and people will have a concrete contribution to save the earth and give a simple, precise, consistent, and integrative responses to the climate challenge.

During this challenging project, we had managed some environmental programs and activities to achieve this objective. Those programs include socialization in several school communities and people association around Sumenep district (Guluk-Guluk, Ganding, Gapura, Batang-Batang), television and radio talk show (Madura Channel and Ganding FM), etc. This program aimed to spread out information about the hazard of plastic rubbish. We also had collected plastic rubbish from Annuqayah landfill near our school as a campaign against plastic rubbish.

Our socialization and campaign had succeed decreasing plastic rubbish around school and people’s neighbourhood by reuse the rubbish to be creative accessories, like school bag, pencil case, etc. The production of these handicraft was just as a medium to arise people’s awareness about the hazard of plastic rubbish. By doing this activity, we had received good support from school communities and people to reduce increasing volume of plastic rubbish by collecting the rubbish and give it to our team to be produced. We also sold those products in an exhibition, so we also had a financial support for our own environmental activities.

The best achievement of out project is about supports and responses from school communities and people in general. Some schools that were our partner—we visit and socialize there—now are trying to develop the same environmental activities in their schools.

To assure sustainability of this project, we planned to recruit new cadres in our school, organize capacity building for our team and community, develop educational network on environmental issues in Sumenep, and other supporting activities and programs.

Related link:
>> Sekolah Berbasis Proyek
>> Pameran Kreativitas untuk Masa Depan Bumi yang Hijau

Read More..

Sekolah Berbasis Proyek

Ahad (31/5) kemarin, saat mendampingi anak-anak tim proyek School Climate Challenge (SCC) Competition British Council SMA 3 Annuqayah presentasi di hadapan para undangan acara penutupan rangkaian kegiatan proyek SCC yang telah berlangsung sejak pertengahan Februari lalu, ada salah seorang hadirin yang menyinggung istilah “proyek” di dekor yang dipasang di panggung. Dia mempertanyakan penggunaan kata “proyek” itu, karena selain terasa asing dalam khazanah kosa kata pesantren, kata “proyek” memiliki konotasi negatif sebagai suatu kegiatan yang tidak substantif dan hanya menghambur-hamburkan uang. Karena waktu yang terbatas, saat itu saya tidak menanggapi komentar tersebut.

Setelah sedikit mengevaluasi dan berefleksi atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tiga tim proyek SCC SMA 3 Annuqayah selama lebih dari tiga bulan, saya menyimpulkan bahwa istilah “proyek” di sini sepertinya menjadi salah satu kata kunci yang menarik untuk diperdalam yang bahkan dapat muncul sebagai strategi alternatif pembelajaran di sekolah.

Kesimpulan saya ini bertambah kuat saat saya mencoba mencari arti etimologis kata “proyek” tersebut. Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1995: 926), “project” diartikan sebagai (1) a piece of work, etc that is organized carefully and designed to achieve a particular aim; (2) a piece of school or college work in which students do their own research and present the results. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 900) menjelaskan arti “proyek” sebagai ‘rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas’.

Jadi, proyek di sini lebih dimaksudkan sebagai suatu kerja terstruktur yang dirancang begitu rapi dengan satu tujuan tertentu. Karena itu, suatu proyek dikerjakan dalam rentang waktu yang cukup lama—proyek SCC ini dikerjakan sekitar empat bulan. Nah, karena ada satu target tujuan tertentu, maka tim proyek didorong untuk berpikir keras menyusun suatu strategi dan rangkaian kerja yang sistematis dan rapi agar tujuan yang dirumuskan di awal itu dapat tercapai. Tujuan inilah yang menurut saya menjadi salah satu kunci menarik. Rumusan tujuan ini kurang lebih adalah sebentuk visi yang mengarahkan anggota tim proyek untuk merancang sejumlah kegiatan dan strategi.

Penjelasan arti di kamus Oxford tampak lebih cocok dengan apa yang telah dikerjakan anak-anak dan apa yang ada dalam pikiran saya, yang pada gilirannya kemudian menerbitkan ide tentang “Sekolah Berbasis Proyek” ini. Proyek dalam konteks kegiatan SCC kemarin adalah suatu pengalaman ilmiah ekstrakurikuler yang memiliki nuansa pendidikan yang sangat kaya. Nyaris persis seperti pengertian kedua dalam kamus Oxford, yang tak terwakili dalam khazanah bahasa Indonesia. Dalam tradisi lembaga pendidikan di Indonesia, setidaknya untuk tingkat SMA, nyaris tak ada program kegiatan di sekolah yang klop dengan pengertian kedua dari kata “proyek” di kamus Oxford tersebut di atas. Program OSIS yang banyak dikembangkan sejauh ini masih sebatas program sesaat atau program rutin dan kurang menantang kreativitas dan aspek-aspek kependidikan yang lain.

Ini sangat berbeda dengan proyek SCC yang dikerjakan anak-anak beberapa bulan terakhir. Saat membaca ulang laporan singkat yang disusun oleh ketiga tim proyek SCC sebagai bahan presentasi kemarin, saya dapat membayangkan betapa banyak wawasan dan pengalaman berharga yang diperoleh oleh tim inti proyek atau mereka yang aktif terlibat dalam kegiatan ini. Wawasan dan pengalaman ini tidak saja mustahil didapatkan di ruang kelas, tetapi juga kaya dengan praktik bersosialisasi atau bermasyarakat dan berorganisasi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat konkret dan hidup.

Saat anak-anak dari ketiga tim presentasi Ahad kemarin dan memaparkan rencana tindak lanjut mereka, saya semakin mengerti bahwa proyek yang baik adalah yang memiliki segi keberlanjutan dan kesinambungan yang kuat. Karena itu, suatu proyek di penghujung rentang waktu yang dijadwalkan semula tak akan benar-benar berhenti. Ia akan melahirkan sejumlah jabang bayi proyek lain. Ia akan terus berkembang biak.

Demikianlah. Ketiga tim kemarin juga telah mengemukakan rencana tindak lanjut mereka masing-masing. Untuk memastikan kesinambungan proyek, mereka memprogram untuk merekrut kader-kader baru di tahun pelajaran mendatang. Secara umum, ketiga tim menyadari akan pentingnya memperkuat jaringan, baik dengan sesama komunitas sekolah, maupun dengan komunitas masyarakat lainnya. Pelibatan masyarakat dan komunitas yang lebih luas juga menjadi catatan penting dalam rencana tindak lanjut.

Tim Sampah Plastik akan mengintensifkan kerja sama dengan kantin dan tempat belanja yang menghasilkan sampah plastik. Pendampingan ke komunitas yang dipandang memiliki semangat untuk bergiat di aktivitas peduli lingkungan juga akan menjadi prioritas. Pengalaman bersosialisasi di beberapa sekolah dan komunitas memberi mereka penilaian tentang komunitas mana yang cukup potensial untuk terus diberi pendampingan. Sementara itu, bekal keterampilan menjahit menjadi semakin populer di lingkungan Madaris 3 Annuqayah pada khususnya, karena menjahit tampak seperti menemukan penyaluran kreatif yang baru.

Pendampingan kelompok masyarakat untuk melakukan percobaan pembuatan dan pemakaian pupuk organik dari limbah pertanian menjadi salah satu rencana tindak lanjut proyek Tim Pupuk Organik, selain upaya pemantapan dan pengayaan percobaan pembuatan pupuk yang sudah mereka lakukan, termasuk kemungkinan untuk bereksprimen membuat pupuk organik dari sampah daun di lingkungan sekolah. Sementara itu, berdasarkan hasil riset data yang ditemukan di lapangan, Tim Gula Merah merancang rencana tindak lanjut untuk memperkaya proyek kegiatan mereka dengan memperluas ke isu pangan lokal.

Inisiatif, kreativitas, kepemimpinan, kerja sama, dialektika aksi-refleksi, kewirausahaan sosial, tampak sangat kaya dalam aktivitas proyek yang dikerjakan anak-anak. Inilah yang pada gilirannya sangat menggoda saya untuk menggali gagasan “Sekolah Berbasis Proyek”. Saya bayangkan, andai seluruh civitas kependidikan di sekolah memiliki proyek-proyek kecil yang dikerjakan secara berkelompok, dengan guru berfungsi sebagai pembimbing, maka sekolah akan memberikan suatu media sumber pengalaman dan wawasan yang akan sangat berharga dan memenuhi berbagai aspek kecerdasan dan kreativitas. Kegiatan kependidikan tak akan kaku dan kering, seperti ceramah dan atau lembar-lembar buku teori di kelas yang membosankan.

Sempat terpikir, sekolah merancang satu kerangka waktu yang cukup longgar untuk mendorong terbentuknya proyek-proyek kreatif di sekolah yang menjadi basis kegiatan kependidikan dengan topangan semangat pembelajar yang kuat. Misalnya, di semester pertama sekolah mendorong bagaimana anak-anak dapat merancang suatu proyek sederhana untuk dikerjakan di semester kedua selama dua hingga tiga bulan. Pada semester pertama, selain diberi penguatan kapasitas tentang merancang suatu proyek, anak-anak juga diberi bekal keterampilan pendukung, seperti teknik bersosialisasi, kampanye kreatif, pengorganisasian, dan sebagainya. Semester kedua, rancangan proyek dikerjakan dengan terus difasilitasi dan didukung oleh sekolah.

Dalam kegiatan proyek seperti ini, tak hanya murid yang akan tertantang untuk berkreasi. Guru pun, sebagai pembimbing, akan memiliki pengalaman dan tantangan yang menarik. Paling tidak itulah yang saya rasakan dan saya temukan selama mengikuti kegiatan SCC ini. Guru pendamping tim yang lain juga tampak aktif bergiat di proyeknya mendampingi siswa. Dari perspektif guru, mereka akan tertantang untuk mengkontekstualisasikan wawasan teoretisnya dalam kerja-kerja lapangan. Guru tak hanya mengajar di ruang kelas, tapi juga mendampingi praktik kerja lapangan di masing-masing proyek. Dengan demikian, dalam jangka panjang sekolah berbasis proyek akan menyuburkan kultur riset, tradisi ilmiah, dan jalinan pengembangan pendidikan yang kontekstual dan tersambung dengan kebutuhan aktual komunitas.

Tentu saja gagasan semacam ini masih akan berhadapan dengan sejumlah fakta di lapangan yang membuatnya menjadi rumit dan tampak tak aplikatif. Beban studi yang begitu banyak, keterbatasan dana di sekolah, keterbatasan tenaga guru untuk mendampingi proyek, dan mungkin juga keterbatasan yang lebih bersifat kultural, adalah sejumlah tantangan nyata yang harus dihadapi untuk dapat mewujudkan gagasan ini.

Akan tetapi, perjalanan empat bulan bergiat di proyek SCC ini menegaskan bahwa seterbatas apa pun situasinya, pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan jika kita benar-benar memiliki semangat, komitmen, dan mental yang kuat. Keterbatasan dana, keterbatasan fasilitas, keterbatasan ruang gerak, semuanya bisa dipecahkan dan disiasati.

Saya jadi teringat ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa: “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Q., s. Alam Nasyrah/94: 6). Al-‘Usr, yang berarti kesulitan, dalam ayat ini menggunakan bentuk makrifat atau definitif, sedang yusra, yang berarti kemudahan, dalam ayat ini menggunakan bentuk nakirah atau tak tentu. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan bahwa satu kesulitan (tertentu) dapat dipecahkan dengan berbagai macam jalan kemudahan.

Proyek SCC telah menginspirasi banyak hal buat saya. Tak hanya menyangkut sikap hidup peduli lingkungan, tetapi juga tentang semangat, kerja tim, kreativitas, berbagi, dan berjuang melalui pendidikan.

Tulisan terkait:
>> Pameran Kreativitas untuk Masa Depan Bumi yang Hijau

Read More..