
Judul Buku: Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran & Gerakan Gus Dur
Penulis : Tim INCReS
Penerbit: PT Remaja Rosdakarya kerjasama dengan INCReS, Bandung
Cetakan: Pertama, Agustus 2000
Tebal: xxviii + 315 halaman
Judul Buku: Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid
Penulis : Ahmad Syafi`i Ma`arif, Franz Magnis-Suseno, Andree Feillard, dkk.
Editor: Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar-Abdalla
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Juni 2000
Tebal: xviii + 212 halaman
Sisi kontroversial Gus Dur telah banyak mengundang ketertarikan berbagai pihak untuk mengkajinya. Dua buku ini adalah ‘buah’ yang tumbuh dari rasa ketertarikan, kekaguman, dan mungkin juga kejengkelan terhadap sosok kontroversial Gus Dur itu. Buku pertama dihimpun secara khusus oleh Tim INCReS (Institute of Culture and Religion Studies)—sebuah komunitas kaum muda NU di Bandung—melalui wawancara dengan sejumlah tokoh untuk membedah sosok Gus Dur dari berbagai sisi: agama, politik, kebudayaan, ekonomi, gender, dan tasawuf. Buku kedua dihimpun dan diterbitkan oleh LKiS (Lembaga Kajian islam dan Sosial)—sebuah komunitas anak muda NU di Yogyakarta—dengan meminta tulisan secara khusus kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh redaksi LKiS.
Upaya untuk membedah sosok Gus Dur dalam buku yang pertama disajikan secara cukup utuh. Dengan pengantar prawacana oleh K.H. A. Mustofa Bisri dan pascawacana oleh Sinta Nuriyah Rahman (istri Gus Dur), buku ini seperti hendak mengungkapkan sisi-sisi pribadional kehidupan Gus Dur, yang dalam bahasa Tim INCReS disebut jejak-jejak antropologis Gus Dur. Melalui wawancara dengan beberapa tokoh yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, sosok Gus Dur ditampilkan dan dibedah secara mendalam—ditambah lagi dengan pengantar tentang riwayat pribadi Gus Dur plus pemetaan pemikiran Gus Dur secara ringkas. Bagi kebanyakan penulis yang memiliki kedekatan pribadi secara khusus dengan Gus Dur, pembaca akan menemukan pengalaman-pengalaman pribadi narasumber dengan Gus Dur yang mengagumkan serta cukup mampu memberikan latar dan landasan antropologis bagi sikap dan laku kontroversial Gus Dur.
Di antara narasumber yang diwawancarai yang kebanyakan hasilnya disajikan dalam bentuk esai ini adalah: Djohan Effendi, Franz Magnis-Suseno, Th. Sumartana, MA. Sahal Mahfudz, Muhammad AS Hikam, J. Kristiadi, Fachry Ali, Sarwono Kusumaatmadja, Bondan Gunawan, Simuh, dan Said Aqiel Siradj.
Dalam pengantarnya, K.H. A. Mustofa Bisri mengatakan bahwa kehadiran Gus Dur yang kontroversial, apalagi setelah ia naik sebagai Presiden RI, merupakan ‘pelajaran’ atau ‘pengajaran’ paling keras dari Allah kepada bangsa Indonesia yang tak kunjung bisa berbeda pendapat dan bersikap adil. Dalam perspektif Gus Mus, sisi kontroversial Gus Dur menyatakan bahwa bagi Gus Dur perbedaan pendapat adalah sesuatu yang alamiah. Dobrakan pemikiran Gus Dur yang nyeleneh tiada lain adalah untuk mendidik masyarakat bersikap demokratis (hlm. v-ix).
Keberanian Gus Dur untuk berbeda itu menurut Sarwono Kusumaatmadja didasarkan atas sikap percaya diri yang amat besar yang dimilikinya (hlm. 185), sehingga tidak aneh bila Gus Dur dapat melampaui simbol-simbol agama (Islam) guna meneguhkan visi humanis yang dimilikinya (hlm. 87, 56). Dengan semua itu, Gus Dur dianggap sebagai seorang pembaru di bidang agama (hlm. 96). Meski demikian, Gus Dur tetap berada dalam kerangka fiqh, karena yang dilakukan Gus Dur terutama adalah pembaruan metodologi dalam memahami agama (hlm. 123).
Dalam buku yang kedua, sosok kontroversial Gus Dur dibaca terutama dalam konteks politik dengan berbagai paradigma ilmiah. Greg Barton misalnya pertama-tama melakukan pemetaan terhadap pemikiran Gus Dur, kemudian melakukan penafsiran terhadap tindakan kontroversial Gus Dur, seperti komentar Gus Dur terhadap kasus Aceh, Timor Timur, kerusuhan di Kalbar, kasus Israel, dan sebagainya (hlm. 84-120).
Dalam membaca teks-teks Gus Dur—dalam pengertian fenomena Gus Dur secara umum—para penulis di buku kedua ini—juga pada buku pertama—percaya penuh bahwa pada aras komitmen terhadap nilai sebenarnya tidak ada masalah pada sosok Gus Dur. Dengan asumsi demikian, penulis-penulis di buku ini rata-rata tinggal mencari penjelasan yang dapat memuaskan mereka untuk keluar dari sisi kontroversial sosok Gus Dur.
Franz Magnis-Suseno misalnya mengatakan bahwa 'apapun yang dilakukan Gus Dur, saya mempercayai komitmen utamanya kepada kemajemukan, persatuan, keadilan, dan demokrasi' (hlm 28). Shalahuddin Wahid, saudara kandung Gus Dur, juga mengatakan bahwa 'segala catatan yang serba kontroversial tentang Gus Dur dan sikap inkonsistensinya, seperti diuraikan di atas, tetap tidak mengurangi self image atau jati dirinya sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan terwujudnya demokrasi di Indonesia' (hlm. 61).
Karena itu, pembaca yang mengharapkan suara kritis terhadap sosok kontroversial Gus Dur dari kedua buku ini mungkin akan kecewa—meski tentu tidak semuanya demikian. Secara umum kedua buku ini hanya menghimpun upaya para pakar dan sahabat Gus Dur untuk keluar dari ketidakmengertian mereka terhadap Gus Dur dengan tetap berpegang pada prinsip berbaik sangka.
Akan tetapi, tidak berarti kedua buku ini tidak layak diapresiasi. Dari buku kedua, redaksi LKiS menawarkan dua kemungkinan yang bisa dikombinasikan dalam membaca teks-teks pembaca Gus Dur. Pertama, dengan mendeteksi pandangan dunia (ideologi) para pembaca teks Gus Dur, dan kedua, dengan mencari "suara-suara yang terpendam"—menurut istilah Roland Barthes—yang terlupakan dalam proses pembacaan itu (hlm. ix). Selain itu, kedua buku ini tentu juga cukup mampu menyajikan kisah-kisah pribadi Gus Dur secara lebih terbuka kepada publik, sehingga dapat dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh komponen bangsa ini.
Tulisan ini dimuat di www.detik.com 16 Oktober 2000.
Selasa, 17 Oktober 2000
Usaha “Mati-Matian” Memahami Gus Dur
Kamis, 12 Oktober 2000
Sketsa Dinamis Islam Politik Indonesia
Judul Buku : (Re)politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?
Penulis : Bahtiar Effendy
Editor: A. Suryana Sudrajat
Penerbit: Mizan, Bandung
Cetakan: Pertama, Juli 2000
Tebal: 387 halaman (termasuk indeks)
Buku ini adalah potret dinamika Islam politik di Indonesia menjelang dan semasa era reformasi. Istilah Islam politik dipergunakan penulis buku ini, Bahtiar Effendy, doktor ilmu politik dari Ohio State University, dengan tanpa hendak terjebak kepada distingsi-diametral antara Islam politik dan Islam kultural. Istilah tersebut mengacu kepada kenyataan bahwa ternyata elemen-elemen sosial umat Islam bersama gugus ajaran agamanya tidak bisa lepas sama sekali dari aktivitas berpolitik.
Untuk kasus Islam di Indonesia, hal ini sudah sudah tercermin sejak awal kemerdekaan hingga di masa reformasi ini. Di awal kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sudah terjadi perdebatan tentang dasar negara: antara pilihan agama (Islam) dan Pancasila. Perdebatan itu terus berlanjut pada sidang Konstituante hingga akhirnya dipotong oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 1959. Demikian pula pemerintahan Orde Baru yang melakukan depolitisasi Islam untuk kemudian mengajukan sebuah ungkapan yang agak membingungkan: “Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler” (hlm. 190.).
Pada awal dekade 1990-an, sikap pemerintah Orde Baru terhadap elemen Islam politik mulai berubah. Menurut Bahtiar, sikap akomodatif yang mulai terlihat dalam keputusan-keputusan politik Orde Baru itu, seperti diberhentikannya SDSB, lahirnya ICMI dan berdirinya BMI, dilaksanakannya Festival Istiqlal, didasarkan atas dua faktor objektif. Pertama, adanya proses mobilitas sosial-ekonomi pada komunitas Islam sejak awal dekade 1970-an sehingga membuka akses keterlibatan yang tinggi bagi aktivis-aktivis muslim. Hal ini kemudian mengubah konfigurasi struktur sosial masyarakat Indonesia, dan menjadikan umat Islam sebagai bagian dari kelompok kelas menengah. Kedua, adanya pergeseran pemikiran generasi baru Islam, dari cara pandang yang legalistik-formalistik menjadi lebih substansialistik. Dengan pergeseran paradigma berpikir ini, negara (Orde Baru) tidak lagi melihat Islam politik sebagai ancaman (hal. 237).
Era reformasi merubah semua konfigurasi politik nasional secara cukup frontal. Liberalisasi politik termanifestasikan dengan munculnya kembali kekuatan-kekuatan politik yang selama Orde Baru didepolitisasikan. Kemunculan partai-partai Islam—baik dengan asas Islam atau bukan—adalah salah satu fenomena yang muncul. Simbol-simbol politik, yaitu simbol agama “Islam”, menonjol begitu rupa. Bagi Bahtiar, hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Di satu sisi mereka ingin memperoleh dukungan sebesar mungkin, sehingga simbol-simbol agama ditampilkan secara lebih terbuka (hlm. 209).
Memang kemudian ada kekhawatiran apakah fenomena itu menunjukkan munculnya kembali upaya “repolitisasi Islam”. Dengan istilah ini dimaksudkan sebagai semacam rekayasa yang bersifat manipulatif terhadap agama, sehingga sering berkonotasi negatif (hlm. 195). Atau bahkan itu menunjukkan bangkitnya kembali politik aliran dengan konsekuensi mengabaikan aspek substansial dari (Islam) politik. Karena itu, tidak salah misalnya bila dalam pandangan Bahtiar hal tersebut rawan untuk memunculkan pandangan yang bercorak ideologis bagi kelompok partai tertentu (hlm. 203).
Kekhawatiran akan semakin mengentalnya pandangan ideologis semacam ini jelas akan merugikan bagi Islam politik. Bisa-bisa, pengakuan atas keberislaman seseorang kemudian lebih didasarkan kepada ukuran afiliasi sosial-politik yang dipilih, daripada mengacu kepada ajaran Islam itu sendiri. Cita-cita politik Islam lalu dimonopoli oleh kelompok politik tertentu, bukan oleh masyarakat Islam secara keseluruhan.
Paradigma berpikir dan pola pandangan yang menurut Bahtiar bersifat kontraproduktif itu tentu akhirnya akan mereduksi pengertian Islam. Karena itu, Bahtiar menyarankan agar kalangan umat Islam selalu melakukan introspeksi ke dalam terhadap Islam politik, sehingga kemudian dikembangkan pemikiran dan tindakan yang lebih berorientasi inklusivistik, yang melibatkan basis sosio-kultural masyarakat Indonesia yang heterogen. Ini adalah upaya untuk lebih mengharmoniskan elemen keislaman dan elemen keindonesiaan (hlm. 50).
Selain itu, untuk menghindari perlakuan yang terlalu ideologis terhadap Islam, Bahtiar sepakat dengan Kuntowijoyo yang mengajak umat Islam untuk melakukan objektivikasi terhadap negara dan politik. Objektivikasi berarti penerjemahan nilai-nilai internal Islam ke dalam kategori objektif dalam politik, sekaligus pula berarti eksternalisasi atau konkretisasi nilai-nilai internal. Karena menyandarkan pada realitas objektif, maka objektivikasi berusaha menghindari sikap mendominasi (hlm. 26).
Dalam kerangka objektivikasi inilah, peringatan untuk lebih mengembalikan semua perdebatan politik praktis kepada prinsip-prinsip politik sebagaimana yang telah digariskan Islam (seperti keadilan, musyawarah, persamaan, persaudaraan, dan sebagainya) menjadi relevan. Peringatan ini juga dapat menjadi ukuran sejauh mana sebenarnya keberpihakan Islam terhadap politik yang pluralistik di era reformasi ini (hlm. 222).
60 esai Bahtiar yang mengisi buku ini kurang lebih memberikan gambaran dinamika Islam politik sejak Orde Baru hingga era reformasi. Kemasan serta gaya penyampaiannya yang mengalir dan enak dibaca merupakan kelebihan dari buku ini, selain bobot analisis yang ditopang oleh serangkaian perangkat teoritik yang cukup matang. Akan tetapi, karena sifatnya yang merupakan kumpulan tulisan, yakni berasal dari publikasi berbagai media massa dari 1995 hingga 1999, maka pengulangan-pengulangan tidak dapat dihindari. Idealnya, penyunting melakukan seleksi yang cukup kental untuk meminimalisasi pengulangan semacam itu.
Label: Book Review: Politics
Sabtu, 30 September 2000
Mengakhiri Monolog Barat tentang Timur
Judul Buku: Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat
Penulis: Hassan Hanafi
Penerbit: Paramadina, Jakarta
Cetakan: Pertama, Juli 2000
Tebal: 318 + xx halaman
Menurut Marshall McLuhan, kebudayaan merupakan suatu bentuk “perluasan manusia” (extension of man) dalam rangka mengatasi keterbatasan ruang-waktu yang melingkupinya. Dalam pengertian yang kurang lebih masih bersifat paralel, dengan meminjam pemikiran Gramsci, kebudayaan pada tahapan yang lebih jauh adalah juga suatu bentuk hegemoni dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya.
Hal yang demikian ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan memang sudah menjadi suatu aspek dinamis dari kebudayaan. Persoalannya adalah bahwa hegemoni kebudayaan itu berlanjut pada pembentukan citra-citra kebudayaan yang dijelaskan secara berbeda: ada kebudayaan superior dan ada kebudayaan inferior. Lebih parah lagi, ketika kebudayaan superior lalu merasa berhak untuk memperadabkan kelompok kebudayaan inferior. Asumsi inilah yang menjadi landasan pembenaran bagi dilakukannya kolonialisme dan imperialisme.
Dalam bentuknya yang lebih canggih, kolonialisme dan imperialisme kontemporer adalah kolonialisme dan imperialisme kesadaran untuk membentuk, menundukkan, mendisiplinkan, dan menggiring nalar dan alam bawah sadar suatu masyarakat. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan media. Masih menurut McLuhan, the medium is the message, media itu sendiri membentuk pesan dan citra kultural tertentu. Perkembangan teknologi, terutama teknologi multimedia, jelas sangat menguntungkan bagi upaya-upaya kolonisasi kesadaran ini.
Model-model seperti ini kemudian membentuk suatu monolog kebudayaan superior yang diperdengarkan kepada masyarakat kebudayaan inferior. Tentang oposisi-biner antara rasio dan kegilaan misalnya, Michel Foucault (1926-1984) dalam Madness and Civilization mengatakan bahwa selama ini bahasa psikiatri yang mengungkapkan tentang kegilaan hanyalah semacam monolog rasio tentang kegilaan yang berada dalam suatu ruang yang sunyi. Apa yang dilakukan Foucault dalam bukunya itu adalah suatu upaya untuk mengakhiri monolog rasio tentang kegilaan, yang dilakukannya dengan mengurai arkeologi keheningan itu dari perspektif historis.
Seperti juga Foucault, Hassan Hanafi dalam buku ini juga berada dalam kerangka pemikiran untuk mengakhiri monolog kesunyian suatu kebudayaan yang dianggap superior, yakni kebudayaan Barat. Selama ini, citra kebudayaan Barat sedemikian superior, berhadapan dengan kebudayaan Timur yang dianggap inferior. Citra superioritas Barat ini kemudian dituangkan dalam wacana orientalisme yang menjadikan kebudayaan Timur sebagai obyek kajian. Inilah awal monolog kebudayaan Barat tentang kebudayaan Timur.
Sebagai sebuah wacana yang bersifat ilmiah, orientalisme sudah memiliki akar historis yang cukup panjang. Bersamaan dengan gelombang kolonialisme Eropa ke wilayah Timur pada abad ke-17, dilakukan pula sejumlah aktivitas “ilmiah” yang berupa studi kebudayaan Timur. Kebudayaan Timur dianggap sebagai the other—seperti juga kegilaan berhadapan dengan rasio—sehingga sah-sah saja bila kebudayaan Timur itu dijadikan obyek kajian.
Selanjutnya, orientalisme menjadikan Barat sebagai sentral kebudayaan. Tentu saja, yang namanya pusat tentu cenderung menggilas yang berada di wilayah pinggiran. Demikianlah. Identitas kultural masyarakat Timur lambat-laun tersingkir dan ikut terlebur dalam identitas kultural masyarakat Barat bersama-sama dengan arus globalisasi yang kian tak terbendung.
Karena itu, dengan usahanya untuk mulai membangun suatu wacana baru yang disebutnya oksidentalisme, yakni studi tentang ke-Barat-an, Hassan Hanafi sebenarnya menginginkan adanya suatu perimbangan diskursif dalam kajian-kajian kebudayaan. Hassan Hanafi menginginkan agar identitas kultural masyarakat Timur tidak tergilas begitu saja tanpa berarti harus mengisolasi diri dari interaksi masyarakat kosmopolit.
Agenda wacana oksidentalisme ini dalam pengertian yang lain oleh Hassan Hanafi dimaksudkan untuk mempertegas posisi ego (kebudayaan masyarakat Timur, Islam) di hadapan the other (kebudayaan masyarakat Barat). Dalam terang keutuhan seluruh proyek intelektual Hassan Hanafi, wacana oksidentalisme ini berada dalam tahapan kedua, yang kesemuanya berada dalam konteks upaya menghidupkan kembali semangat agama. Proyek intelektual Hassan Hanafi adalah suatu upaya penyikapan terhadap realitas kekinian dengan melakukan rekonstruksi terhadap tradisi lama, penegasan posisi di hadapan kebudayaan Barat, dan sikap kritis terhadap realitas kekinian.
Hassan Hanafi menegaskan bahwa oksidentalisme ini tidak berada dalam tataran politis, melainkan berada dalam tataran analisa ilmiah. Sepertinya, Hassan Hanafi tidak menginginkan wacana oksidentalisme ini menjadi suatu bentuk sikap reaksioner terhadap hegemoni kebudayaan Barat. Bila yang terjadi adalah demikian, maka wacana oksidentalisme berada dalam medan dominasi-represif yang secara substantif tidak bersifat produktif. Dalam konteks ini, oksidentalisme harus pula dimaknai sebagai awal dimulainya masa-masa kreasi inovatif kelompok kebudayaan Timur untuk menemukan rumusan teoritik yang bersifat mandiri untuk memahami realitas.
Langkah-langkah awal Hassan Hanafi untuk mencoba membuka wacana oksidentalisme ini dilakukannya secara cukup serius dan menarik. Melalui pendekatan historis, Hassan Hanafi mengurai satu-persatu perkembangan sejarah Filsafat Barat yang menjadi ruh kesadaran kebudayaan Eropa (Barat). Seperti yang juga dilakukan Foucault dalam menelusuri sejarah kegilaan (atau juga sejarah penjara dan sejarah seksualitas), Hassan Hanafi mengangkap wacana-wacana yang tertindas (atau ditindas) dan disingkarkan dari ladang sejarah kebudayaan Barat.
Pada awal pertumbuhan kesadaran Eropa yang dalam ungkapan Hassan Hanafi merupakan sumber kesadaran Eropa, Hassan Hanafi berhasil membuka-lebar tabir-tabir historis yang mendukung bagi terbentuknya citra superioritas kebudayaan Eropa. Dalam mengklasifikasikan sumber-sumber kesadaran Eropa, Hassan Hanafi secara tegas menyebutkan bahwa ada sumber-sumber yang tidak terekspos ke permukaan. Sumber yang tak terekspos yang sebenarnya ikut menjadi sumber kesadaran Eropa (yakni yang juga ikut menebar benih pemikiran filsafat di dunia Barat) adalah sumber-sumber dari kebudayaan Timur lama (Persia, Mesir, Syria, Cina, dan sebagainya) dan dari lingkungan kebudayaan Eropa sendiri—dengan corak-corak tertentu. Hal ini kemudian semakin menegaskan bahwa pertumbuhan kesadaran Barat sama sekali tak bisa terlepas dari kebudayaan Timur dan akar historis yang membentuk corak kesadaran Eropa sendiri. Dengan begitu, universalitas kebudayaan Barat digugat.
Buku ini jelas menarik dan berguna sekali untuk dibaca, terutama untuk menumbuhkan sikap kritis yang lebih konkret terhadap kebudayaan dan kesadaran Eropa (Barat) yang saat ini telah nyaris menggenangi seluruh kesadaran masyarakat dunia. Buku ini secara gamblang menegaskan bahwa superioritas kebudayaan Barat itu hanyalah mitos yang dibangun dengan penyembunyian informasi-informasi tertentu yang mengiringi pertumbuhannya. Apa yang diinginkan dari buku ini secara lebih jauh tidak lain adalah upaya untuk berbagi informasi secara lebih adil terhadap berbagai kebudayaan dunia, demi menghindari rasialisme kultural yang jelas-jelas tidak manusiawi.
Sebagai catatan akhir, patut diketahui, bahwa buku bagus yang diangkat dari karya Hassan Hanafi berjudul Muqaddimah fi Ilm al-Istighrab ini sebenarnya belum seluruhnya tuntas penerjemahannya dalam buku ini. Terjemahan ini baru memuat dua bab dari delapan bab yang ditulis Hassan Hanafi, yang seluruhnya hampir berjumlah 900 halaman itu. Yang pasti, diskursus oksidentalisme ini menarik untuk ditanggapi, dengan ikut membaca dan mengkritisi pemikiran Hassan Hanafi, untuk kemudian dikembangkan dalam bentuk studi-studi kebudayaan kontemporer.
Tulisan ini dimuat di www.detik.com 7 September 2000.
Jumat, 22 September 2000
Melampaui Tradisi dan Modernitas
Judul Buku: Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun
Judul Asli: Overcoming Tradition and Modernity: The Search for Islamic Autenticity
Penulis: Robert D. Lee
Penerbit: Mizan, Bandung
Cetakan: Pertama, Februari 2000
Tebal: 279 halaman
Banjir pemikiran modernisme yang merengkuh hampir seluruh pojokan peradaban dunia melahirkan berbagai respons yang berwarna-warni. Sebagai bagian dari peradaban dunia, Islam juga menghadapi kenyataan ini. Kehadiran pemikiran-pemikiran modernisme yang sesekali disebut sekularistik ditakuti bakal menggenangi bangunan pemikiran Islam yang ada di kepala para pemeluknya, sehingga warisan tradisi ajaran Islam tenggelam bersama-sama seiring dengan arus waktu yang tak bisa diajak kompromi. Ancaman ini dikhawatirkan bakal mengebiri medan kesadaran dan keimanan umat Islam digantikan dengan kesadaran pemikiran asing yang berwatak imperialistik.
Efek domino yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kenyataan ini ditarik lebih jauh ke dalam wilayah sosial-politik. Invasi intelektual yang juga merupakan bentuk metamorfosis dari imperialisme konvensional diakui juga akan merembet ke wilayah yang lebih konkret, yakni wilayah historis-obyektif-sosiologis. Apalagi, pemeluk agama Islam kebanyakan berdiam di kelompok negara-negara dunia ketiga, yang dalam konteks politik ekonomi internasional menjadi pihak yang terpinggirkan.
Buku karya Robert D. Lee ini adalah sebuah review atas beberapa respons beberapa pemikir Islam kontemporer terhadap ancaman semacam ini. Gelombang modernisasi yang mewabah di seluruh pelosok dunia pada mulanya memang berwujud suatu bentuk invasi pemikiran, namun belakangan mau tidak mau telah menimbulkan semacam imperialisme peradaban ke dalam wilayah Islam. Modernisasi yang ditopang dengan landasan-landasan pemikiran filsafat yang kokoh yang lahir dari periode Pencerahan, dalam bentuk yang lebih konkret menawarkan konsep-konsep baru seperti developmentalisme atau liberalisme yang disodorkan kepada kalangan dunia ketiga. Perluasan invasi modernisme Barat ke wilayah dunia yang semakin meluas ini menimbulkan kesan bagi umat Islam bahwa bentukan peradaban Islam yang bakal lahir dari situasi ini berada di bawah kendali nalar Barat.
Akan tetapi, peradaban Barat bersama-sama dengan pemikiran yang menopangnya telah keburu meluas dan nyaris menguasai seluruh peradaban dunia lainnya, termasuk Islam. Kalau memang demikian, apa yang harus dilakukan umat Islam untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah peradaban dunia?
Empat tokoh yang disajikan oleh Robert D. Lee dalam buku ini, yakni Muhammad Iqbal (pemikir anak benua India), Sayyid Quthb (tokoh organisasi Ikhwanul Muslimin Mesir), Ali Syariati (ideolog par excellence revolusi Islam Iran), dan Mohammed Arkoun (pemikir Aljazair yang bermukim di Prancis), berusaha dipetakan dalam kerangka latar seperti tersebut di atas. Oleh Robert D. Lee, keempat pemikir tersebut dianggap terlibat secara intens dalam usaha pencarian kembali makna autentisitas Islam vis-à-vis konstruksi pemikiran modernisme Barat.
Makna autentisitas bagi Robert D. Lee dalam buku ini ditafsirkan dalam empat karakter (hal. 27-30). Pertama, autentisitas dimulai dengan pemahaman tentang diri sebagai sosok pribadi yang unik. Karakter pertama ini tampak menebarkan aroma filsafat eksistensialisme yang sempat populer pada pertengahan abad ini. Kedua, aktivitas manusia melahirkan keragaman kondisi-kondisi yang melandasi individualitas manusia. Dalam pengertian ini, autentisitas tampak tidak mau melepaskan diri dari tindakan nyata dalam sejarah manusia, karena pemikiran autentik mengharuskan individu untuk membentuk suatu kondisi lingkungan yang memungkinkan berkembangnya makna autentisitas dalam keberagamaan. Ketiga, pemikiran autentik melahirkan perlawanan terhadap tradisi dan modernitas. Tradisi dianggap membelenggu keliaran pemikiran progresif dan kreatif, sementara modernitas menjebak individu untuk meninggalkan dasar-dasar fundamental ajaran agama yang tidak jarang melabuhkan pada corak pemikiran relativistik. Keempat, pemikiran autentik bisa berubah menjadi individualisme radikal, subjektivisme kognitif, dan relativisme nilai. Inilah wajah lain dari autentisitasyang juga tidak lepas dari perhatian para tokoh yang terlibat dalam wacana ini.
Pencarian autentisitas yang dilakukan keempat tokoh dalam buku ini dikaitkan dengan konteks Islam yang begitu luas, sehingga jawaban yang diajukan oleh keempat itu juga memiliki “autentisitas”-nya sendiri-sendiri. Taruhlah misalnya Muhammad Iqbal yang cukup apresitatif dan terlibat aktif dalam kreativitas penulisan karya-karya sastra mengajukan penafsiran makna autensitas dalam kerangka kehidupan individual. Bagi Iqbal, capaian autentisitas dalam beragama dimulai dari level individu, sehingga yang utama diperlukan adalah pemahaman yang lebih mapan terhadap identitias diri. Konteks identitas ini bagi Iqbal dianggap penting karena konstruksi pemikiran seorang individu dibangun di atas pemahaman eksistensial atas dirinya. Dengan pemikiran seperti ini, Iqbal kembali merayakan makna otonomi individu dalam usaha pencarian autentisitas Islam. Otonomi individu dalam konteks pencarian identitas sekaligus autentisitas memungkinkan Iqbal untuk melihat ‘agama lain sebagai landasan yang memungkinkan bagi pribadi-pribadi yang asli dan autentik’ (hal. 213). Di sini, agama dimaknai sebagai suatu jalan menuju keautentikan yang bersifat terbuka dan anti-eksklusivisme. Adapun metode yang ditawarkan oleh Iqbal salah satunya adalah ‘dengan menghidupkan kembali bentuk-bentuk kesusastraan lama sebagai alat untuk mengangkat keutamaan kehendak manusia di atas ortodoksi dan penalaran’ (hal. 170).
Tidak jauh berbeda dengan Iqbal, Mohammed Arkoun memposisikan pencarian autentisitas pertama-tama sebagai ‘jalan untuk “menghadirkan diri di dunia” secara benar’ (hal. 167). Kesadaran individual terhadap warisan tradisi dan konteks kekinian tempat ia berada menjadi fokus utama Arkoun dalam memaknai autentisitas Islam. Karena itu, Arkoun lebih memilih wilayah pelacakan nalar keagamaan yang menguasai umat Islam. Proyek Kritik Nalar Islam yang dilakukan Arkoun dapat diposisikan sebagai penguatan usaha Arkoun untuk mengatasi dilema autentisitas antara tuntutan tradisi dan gelombang modernitas. Di sini Arkoun lebih bergerak pada wilayah epistemologis dan keilmuan yang dianggap menjadi sumber kemacetan Islam dalam memberi respons kreatif atas modernitas dan pemaknaan ulang terhadap warisan tradisi. Dalam usahanya ini, Arkoun tidak segan-segan melakukan pengembaraan intelektual ke dalam berbagai pemikiran modern. Hal ini dilakukan karena Arkoun sendiri memang tidak pernah menabukan kebebasan intelektual dalam usaha pencarian autentisitas Islam. Malahan, kebebasan intelektual menjadi landasan paling penting untuk melepaskan jerat temali tradisi dan penggiringan tanpa-sadar untuk keluar dari pesan suci agama.
Dua pemikir lainnya yang dibahas Robert D. Lee dalam buku ini kelihatan cukup berbeda dengan Muhammad Iqbal dan Mohammed Arkoun. Sayyid Quthb dan Ali Syari`ati melandasi usaha pencarian pemikiran autentik dalam Islam dengan asumsi bahwa aspek tindakan dan kelembagaan lebih penting untuk dikedepankan. Pada bagian akhir buku ini, Robert D. Lee berusaha menegaskan perbedaan ini dengan mengatakan bahwa Iqbal dan Arkoun tampaknya mencari keautentikan terutama dari para elit budaya dan intelektual yang berada pada tataran individu, sementara Sayyid Quthb dan Syari`ati berpaling kepada massa (umat Islam), yakni dengan usaha untuk membentuk komunitas umat yang autentik (hal. 222). Langkah konkret yang bersifat teoritis yang diajukan Sayyid Quthb ditempuh dalam dua tahapan. Pertama, umat Islam yang beriman sejati diseru untuk meninggalkan tradsi Islam yang sedang berjalan. Tahap kedua, usaha dilanjutkan dengan pembentukan komunitas Islam yang mengatasi kesadaran individual dengan terang panduan ajaran agama (hal. 212).
Pembentukan komunitas Islam ini bagi Quthb merujuk pada sejarah kejayaan Nabi dalam mengatur masyarakat Islam awal. Oleh Quthb, hal ini ditafsirkan dan diturunkan dalam enam langkah konkret, yaitu (1) pembentukan elit garda depan, (2) pematangan kesadaran kelompok, (3) pemisahan kelompok dari masyarakat, (4) pengembangan kelompok, (5) perebutan kekuasaan, dan (6) pendirian komunitas baru. Komunitas baru yang dibayangkan Quthb dalam hal ini dibangun di atas kesadaran keberagamaan yang kuat, yakni bahwa segenap aktivitas hidup adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan yang pada gilirannya akan memberikan sesuatu yang positif bagi umat manusia. Usaha keras Quthb ini lalu mengarahkan orientasi yang lebih besar Quthb terhadap kelompok, sehingga yang amat dibutuhkan dalam usaha pencarian autentisitas Islam menurut Quthb adalah lembaga-lembaga yang dapat memperjuangkan terealisasinya cita-cita itu (hal. 122-124).
Seluruh pemikiran tentang Islam autentik tersebut di atas memang menyajikan alternatif yang cukup beragam. Seolah-olah tidak ada kepastian jawaban yang cukup memuaskan bagi suatu usaha pencarian Islam autentik. Ini juga berarti bahwa tantangan untuk mencari Islam autentik adalah semacam pengembaraan abadi umat Islam—menurut istilah Prof. Azyumardi Azra—yang akan terus berlanjut. Karena itu, pembatasan Robert D. Lee terhadap usaha pencarian Islam autentik terbatas pada empat pemikir kontemporer itu menjadi semacam keberatan yang dapat diajukan untuk buku ini. Apakah pencarian Islam autentik hanya berkisar pada periode kontemporer saja, dan tidak terjadi dalam periode-periode terdahulu?
Buku ini memang menjadi menarik ketika dibenturkan dengan fenomena dilema-dilema umat Islam menghadapi tuntutan serangan pemikiran modernisme dan tuntutan untuk tetap mempertahankan ciri khas dari peradaban Islam. Akan tetapi, dalam buku ini Robert D. Lee kelihatan terjebak dalam perangkat stok pemikiran yang dominan dalam dirinya. Sebagai seorang profesor ilmu politik di Colorado College, Robert D. Lee tampak lebih mengedepankan aspek-aspek politik dalam usaha pencarian Islam autentik. Artinya, secara tidak langsung Robert D. Lee telah melakukan suatu pemihakan epistemologis terhadap Sayyid Quthb dan Ali Syari`ati, sehingga pemikiran Arkoun misalnya juga berusaha dikaitkan dengan aspek politik itu.
Padahal, seperti kata Arkoun sendiri yang juga dikutip dalam buku ini, pencarian Islam autentik (Arkoun sendiri tidak suka dengan istilah ini) yang berkutat dalam wilayah politik cenderung bersifat ahistoris, eksklusif, tidak ilmiah (ideologis), dan tidak toleran. Konstruksi Nalar Islam yang mirip dengan corak pemikiran Abad pertengahan ini bagi Arkoun justru menimbulkan alienasi dalam dunia pemikiran Arab (Islam).
Hal terakhir yang patut diingat adalah pertanyaan, apakah usaha pencarian Islam autentik ini akan dapat berimplikasi secara nyata dalam kehidupan umat Islam. Sebagai sebuah wacana intelektual, ini mungkin tidaklah buruk. Akan tetapi, apa sebenarnya yang diharapkan secara lebih jauh dari usaha ini kiranya menjadi suatu agenda lain yang penting disadari untuk mendapatkan suatu cakrawala berpikir yang lebih luas. Wallahu a`lam.
Label: Book Review: Religous
Mengatasi Dilema Tradisi
Judul Buku: Post-Tradisionalisme Islam
Penulis: Muhammad Abed Al Jabiri
Penerjemah: Ahmad Baso
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Juni 2000
Tebal: lviii + 246 halaman
Sejarah menurut Hegel seperti aliran sungai yang terus bergerak secara dialektis dengan dibasuh bebatuan dan kerikil yang terdapat di dalamnya. Demikian pula halnya dengan sebuah gugus pemikiran. Setiap pemikiran yang ditampilkan di pentas sejarah selalu akan berhadapan dengan realitas faktual di lapangan sehingga wajah pemikiran itu sendiri senantiasa menunjukkan watak dinamisnya.
Apalagi bila pemikiran itu mengapung dalam sepetak ruang yang kehilangan batas-batasnya yang pasti. Proses globalisasi telah meruntuhkan sekat-sekat sosio-kultural sehingga sebuah gugus pemikiran dapat dengan mudah berpindah ruang dari suatu lingkungan budaya tertentu ke lingkungan budaya yang lain.
Tak jarang perjumpaan gugus pengetahuan yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem kebudayaan suatu masyarakat itu mengalami suatu problem yang cukup akut. Salah satu contoh yang dikaji secara cukup tuntas adalah permasalahan yang dikaji dalam buku ini: problem tradisi (Islam) dan modernitas (Barat).
Diskursus tentang masalah tradisi dan modernitas dalam wacana keislaman Arab kontemporer saat ini mendapatkan ruang yang cukup luas. Bermula dari munculnya kesadaran akan kemunduran yang menimpanya pada akhir dekade 1960, kaum intelektual Islam-Arab kemudian merumuskan suatu pertanyaan mendasar untuk memberikan jawaban sekaligus jalan keluar yang memuaskan atas persoalan ini: bagaimana sebaiknya menyikapi tradisi secara tepat sehingga Islam dapat mengalami kemajuan dan kebangkitan?
Muhammad Abed Al Jabiri adalah salah seorang intelektual terkemuka kelahiran Maroko yang terlibat secara intens dalam permasalahan ini. Penyikapan terhadap persoalan ini menurut Al Jabiri secara umum membagi umat Islam dalam tiga kelompok, yaitu kelompok yang menyerukan untuk mengadopsi modernitas Barat (disebut kelompok “modernis”), kelompok yang mengembangkan gagasan tentang orisinilitas dan menyerukan untuk kembali berkaca kepada masa kejayaan Islam (disebut kelompok “tradisionalis”), dan kelompok yang berusaha mengambil sisi yang terbaik dari unsur tradisi Islam dan modernitas Barat (disebut kelompok “eklektik”).
Akan tetapi, menurut Al Jabiri persoalan tradisi (Islam) dan modernitas (Barat) sebenarnya bukan sekedar persoalan pilihan, seperti yang tergambar dalam tiga kelompok di atas. Al Jabiri sendiri menduga kuat adanya semacam “keterbelahan struktural” umat Islam dalam menyikapi tradisi dan modernitas. Umat Islam, dalam pengamatan Al Jabiri, masih bersikap ambigu dalam menyikapi persoalan ambiguitas tradisi dan modernitas. Beberapa sektor kehidupan umat Islam telah dirasuki semangat kehidupan modern (Barat) yang menjunjung tinggi nilai perubahan dan pembaruan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sementara, tradisi lokal (Islam) dipegang kuat-kuat dengan diam-diam mengusung semangat anti-perubahan. Dalam bahasa Al Jabiri: Kita membiayai pembangunan sektor-sektor “modern” dengan menopang dan memperluasnya atas nama ‘modernisasi’, sebagaimana halnya kita juga mengeluarkan biaya besar-besaran untuk pengembangan sektor-sektor “tradisional” demi kelestarian hidupnya atas nama “kemurnian identitas” dan menjaga “kepribadian nasional”.
Menghadapi ambiguitas sikap yang dilematis dan ambivalen ini, Al Jabiri menawarkan suatu metode pembacaan kritis terhadap tradisi. Metode pembacaan yang dikemukakan Al Jabiri pertama-tama menempatkan pemikiran sebagai suatu sistem yang utuh, sehingga penelusuran yang dilakukan bersifat struktural dan berusaha merambah ke berbagai relung warisan tradisi—tanpa menyisakan ruang yang terabaikan.
Sesudah itu, Al Jabiri menegaskan bahwa dalam pembacaan terhadap tradisi, penentuan otoritas mesti dipastikan terlebih dahulu. Bagi Al Jabiri, otoritas seharusnya berada pada si pembaca tradisi. Pandangan ini hendak meruntuhkan otoritas tradisi yang menghegemoni model pembacaan umat Islam atas tradisi. Selama ini, tradisi disikapi secara tidak kritis dan dibaca dalam kerangka pembacaan yang bercorak instrumentalis: mencari-cari suatu legitimasi historis dan mengabaikan elemen kritis dari tradisi. Karena itu, untuk mengalihkan otoritas tradisi dari tradisi itu sendiri kepada si pembaca tradisi, maka si pembaca tradisi harus membebaskan diri dari asumsi-asumsi apriori terhadap tradisi untuk kemudian menimba makna teks (tradisi) dari teks itu sendiri.
Selain itu, ada tiga konsep kunci yang diajukan Al Jabiri dalam rangka membaca tradisi, yakni historisitas, obyektivitas, dan kontinuitas. Historisitas berarti bahwa tradisi diletakkan dalam kerangka sejarah tertentu. Secara lebih spesifik, Al Jabiri mengemukakan bahwa dalam tradisi Islam terdapat suatu kerangka rujukan historis dan epistemologis tertentu yang mematok wilayah historitas tradisi dalam wilayah yang sempit. Masa pembukuan dan pembakuan (dikenal dengan masa tadwin) pada abad ke-2 H atau abad ke-8 M merupakan “standar” pembacaan tradisi yang masih mendominasi nalar Islam saat ini. Untuk itu, kerangka historisitas yang ditawarkan Al Jabiri dalam hal ini juga berarti ajakan untuk membaca masa tadwin itu dalam konteks kesejarahannya.
Adapun obyektivitas berarti bahwa tradisi harus dikaji secara kontekstual pada dirinya sendiri, dengan melepaskannya dari kondisi kekinian. Pada tahap ini, pembacaan atas tradisi berada pada aras teoritis dan kognitif dengan menanganinya secara kritis baik dari aspek epistemologis, sosiologis, maupun historis.
Kontinuitas berarti bahwa pada titik akhir pembacaan atas tradisi mengharuskan si pembaca untuk berpikir dengan dasar rasional, yakni dengan menempatkan tradisi dalam konteks kehidupan konkret saat ini. Ini juga berarti otoritas teks sepenuhnya diserahkan kepada si pembaca untuk menghasilkan suatu model pembacaan yang kreatif dan produktif (tidak semata-mata repetitif).
Dari uraian di atas terlihat semangat besar Al Jabiri untuk melampaui dilema tradisi dengan berusaha menjadikan tradisi sebagai sesuatu yang produktif, bukannya menjadi belenggu-historis yang menghambat perubahan. Al Jabiri sendiri merasa kecewa dengan penyikapan umat Islam selama ini terhadap tradisi dengan hanya menjadikan tradisi sebagai senjata ideologis dalam melakukan resistensi terhadap invasi kebudayaan luar (Barat).
Tawaran metodologis yang diajukan Al Jabiri tersebut di atas jelas berusaha menyematkan sikap kritis-produktif dalam membaca tradisi. Ini berarti bahwa pada dasarnya Al Jabiri tetap memberi makna dan posisi penting tradisi dalam khazanah pemikiran Islam. Akan tetapi, tradisi itu harus mampu mengantarkan kepada suatu kearifan sejarah yang mampu memperlebar cakrawala berpikir umat Islam saat ini.
Bila diamati secara cermat, pemikiran Al Jabiri dalam buku ini terlihat memadukan beberapa metodologi pembacaan dari kalangan pemikir postmodernisme. Penelusuran arkeologis dan pembacaan yang bercorak dekonstruktif terhadap tradisi (seperti yang diterapkannya ketika mengkaji masalah hubungan antara bahasa dan pemikiran dalam Islam) jelas memperlihatkan kuatnya pengaruh Michel Foucault dan Jacques Derrida yang berasal dari tradisi post-strukturalisme Perancis. Hal ini tidak cukup mengherankan karena Al Jabiri memang dibesarkan dalam tradisi Arab Maghribi (Maroko) yang sangat apresiatif terhadap pemikiran Perancis kontemporer.
Buku ini menjadi cukup layak untuk dibaca dan dikritisi bersama terutama karena kontribusi metodologisnya yang cukup kental. Selama ini dilema yang dihadapi umat Islam dalam membaca tradisi adalah kurangnya kerangka metodologis yang cukup memadai yang dapat menempatkan tradisi dalam makna yang positif dan produktif. Banjir pemikiran yang berasal dari berbagai kelompok kebudayaan masyarakat lain harus diwaspadai agar tidak menggerogoti otentisitas khazanah budaya umat Islam, sementara umat Islam juga harus berhati-hati dengan seruan untuk kembali kepada tradisi yang akhirnya malah dapat menjebak umat Islam dalam suasana ketertutupan yang pengap. Melalui tawaran Al Jabiri inilah, setidaknya, umat Islam menemukan alternatif penyelesaian. Wallahu a`lam.
Label: Book Review: Religous
Kamis, 21 September 2000
Mewaspadai Ideologi Fasisme
Judul Buku: Fasisme
Penulis: Hugh Purcell
Pengantar: Mansour Fakih
Penerbit: Insist Press, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, Juli 2000
Tebal: 142 + xx halaman
Setiap negara yang sedang mengalami proses transisi menuju demokrasi, terutama negara-negara Dunia Ketiga, sering dihadapkan pada tantangan berat untuk mencapai cita kehidupan yang lebih baik. Suatu masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam kepengapan rezim diktator yang mengebiri hak-hak dan membungkam kebebasan masyarakat seperti mengalami kegagapan yang sulit tertahankan ketika masuk dalam suatu tatanan masyarakat yang baru. Ada orang yang menyebutnya Euforia Demokrasi.
Itulah sebutan yang terdengar seperti peringatan sekaligus sindiran bagi dilema kehidupan demokrasi. Suatu masyarakat yang baru menapakkan kakinya di alam demokrasi sepertinya memang patut mengindahkan hal ini. Kehidupan demokrasi yang dicirikan dengan kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat memang juga memiliki potensi untuk menjerumuskan masyarakat pada situasi chaos dan anarkis. Maka tak heran bila Sokrates berkata bahwa demokrasi adalah nonsens. Semangat kebebasan yang dihadiahkan kepada rakyat banyak hanya akan menghasilkan riuhnya suara tanpa nada yang jelas dan bermutu.
Atau bahkan proses transisi menuju demokrasi itu malah terjebak ke dalam ideologi fasisme. Adakah ruang yang memungkinkan hal ini terjadi? Jawabnya: mengapa tidak? Sejarah telah mencatat bagaimana fasisme Jerman dibangun di atas rasa kekecewaan masyarakatnya terhadap kegagalan eksprimentasi demokrasi.
Gambarannya tidak terlalu sulit dan rumit. Bayangkan, ketika sebuah negara baru saja terbebas dari kerangkeng pemerintahan diktator dan mulai merayakan kebebasan. Berbagai kekuatan politik mendapat kesempatan untuk tampil ke publik, dan tentu saja mendapat ruang untuk memperebutkan kekuasaan. Kekuatan-kekuatan politik yang berlawanan tentu akan bermain intrik-intrik politik, bahkan mungkin hingga dalam bentuk yang paling kotor. Kondisi yang demikian ini dapat pula mengantarkan kehidupan negara ke dalam situasi disintegrasi yang kian terbuka. Sementara, kehidupan perekonomian tidak kunjung membaik. Dalam situasi yang demikian, maka kehadiran ideologi fasisme akan sangat mungkin untuk diterima di pangkuan masyarakat yang sedang membutuhkan penyelesaian instan atas berbagai masalah sosial-politik yang dihadapinya.
Fasisme secara harfiah berasal dari Bahasa Latin fasces yang berarti “ikatan” atau “seikat”. Sebagai sebuah ideologi, fasisme menawarkan suatu bentuk negara yang diikat kuat oleh semangat kebangsaan (nasionalisme) di bawah pimpinan seorang yang kuat dan cakap. Selain dibangun di atas konstruk sosial-politik yang sedemikian rupa, seperti tergambar secara singkat di atas, fasisme didasarkan di atas sejumlah gagasan mendasar, seperti paham darwinisme-sosial, semangat nasionalisme, dominannya peran negara, pentingnya kepemimpinan, dan rasisme.
Ideologi fasisme pada bagian yang paling mendasar menganut paham darwinisme-sosial. Kehidupan masyarakat dilihat sebagai sebuah perjuangan untuk survive di antara kelompok masyarakat yang lain. Adolf Hitler pernah berkata: “Selama ada orang di atas bumi ini, akan selalu ada bangsa yang melawan bangsa yang lain.” Karena itu, strategi yang perlu dipersiapkan oleh suatu bangsa adalah dengan memperkuat negara, termasuk dengan penyuburan semangat nasionalisme.
Nasionalisme dalam fasisme berarti bahwa negara dilihat sebagai penubuhan fisik dari semangat suatu bangsa. Negara, seperti kata Mussolini, adalah pembawa kebudayaan dan semangat rakyat. Semangat nasionalisme ini juga berarti bahwa setiap warga negara harus mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan individu. Dengan demikian, dominasi negara atas individu merupakan tuntutan yang tak bisa ditawar. Kemudian, dalam hal pengaturan negara, ideologi fasisme mempercayakan kepada seorang pemimpin. Kekuasaan bagi pengaturan negara tidak perlu diberikan kepada banyak orang, cukup kepada seorang pemimpin yang mampu.
Atas dasar konsep-konsep itulah, maka fasisme meneriakkan satu semboyan yang khas: “Ein Reich! Ein Volk! Ein Fuehrer!” -- Satu Negara! Satu Bangsa! Satu Pemimpin!. Karena negara identik dengan bangsa, maka setiap individu harus membaktikan dirinya kepada negara. Tak boleh ada suara yang berbeda dalam suatu negara. Hak untuk berbeda tidak lagi diakui. Semua gagasan harus sama, karena setiap perbedaan pendapat, sejauh itu menyangkut kehidupan bernegara, berarti suatu pengkhianatan—pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Dan setiap pengkhianatan merupakan pengesahan bagi si pengkhianat untuk dienyahkan.
Dari gambaran tersebut, tidak salah bila Arief Budiman menyebut Negara Fasis sebagai sebuah negara yang melebihi negara otoriter. Dalam negara otoriter pluralisme masih diizinkan, sedangkan dalam Negara Fasis, wadah organisasi hanyalah wadah yang dibentuk oleh negara. Nilai-nilai yang dikembangkan hanyalah nilai-nilai yang diperkenankan negara. Dr. Goebbels, Menteri Penerangan dan Propaganda Masyarakat dari Negara Fasis Jerman pimpinan Hitler memerintahkan: Tidak mendengar apapun yang kami menginginkan kamu tidak mendengar; tidak melihat apapun yang kami menginginkan kamu tidak melihat; tidak mempercayai apapun yang kami menginginkakn kamu tidak percayai; tidak berpikir apapun yang kami menginginkan kamu tidak berpikir!
Ideologi fasisme saat ini memang tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup besar di dunia. Akan tetapi patut diingat, seperti ditengarai oleh Lyman Tower Sargent dalam Contemporary Political Ideologies, bahwa gerak ideologi fasisme memang kecil, tetapi aktif. Atau, seperti juga diingatkan oleh Mansour Fakih dalam pengantar buku ini, cara-cara fasis masih cukup sering dijumpai di mana-mana—dari ruang keluarga hingga dalam pentas negara. Ciri fasisme yang paling mudah dikenali adalah bahwa pertama kali ia menyerukan semangat persatuan kelompok dan kemudian menghalalkan cara-cara kekerasan dan teror sosial untuk meraih kekuasaan. Seperti diujarkan tanpa ragu oleh Hitler: “Revolusi yang hebat di dunia ini tidak disebabkan oleh kecerdasan dan ilmu pengetahuan, tetapi oleh beberapa bentuk fanatisme yang dapat menginspirasikan massa... mengangkat senjata!”
Buku ini memberikan pengantar yang cukup untuk memahami ideologi fasisme. Secara cukup rinci, buku ini menjelaskan tentang pengertian fasisme, kelahiran fasisme, kaidah dan seruan fasisme, serta perkembangan ideologi fasisme saat ini. Dengan penekanan pada kasus fasisme di Jerman dan Italia, buku ini tidak sekedar berbicara fasisme pada dataran teoritis dan mengawang-awang, tetapi juga dilengkapi dengan uraian sosio-historis tentang fasisme di kedua negara itu.
Posisi penting buku ini dalam konteks reformasi di Indonesia adalah bahwa ia menjadi suatu suara arif yang memperingatkan kita bersama agar berhati-hati untuk tidak terjebak ke dalam pelukan praktik politik ala fasisme yang sama sekali tidak menghargai perbedaan dan selalu menggunakan cara-cara yang represif. Demikian pula keterjebakan pada seruan nasionalisme yang sempit sehingga begitu mengagungkan negara dan melupakan masyarakat. Karena itu, buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang cukup memiliki perhatian terhadap jalannya dinamika arus reformasi sosial-politik di negeri ini.
Label: Book Review: Social
Rabu, 13 September 2000
Pesan Inklusif dari Shambala
Judul Buku: Shambala: Fajar Pencerahan di Lembah Kesadaran
Pernulis: Anand Krishna
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Cetakan: Pertama, Maret 2000
Tebal: 230 + viii halaman
Teror kekerasan menyebar di mana-mana. Kerusuhan, tawuran, atau bahkan perang adalah berita biasa yang tampil setiap hari. Konflik antar-agama tak kunjung reda. Bahkan, ada ajakan dan seruan untuk “berperang” di jalan Tuhan, demi agama.
Betapa kehidupan sudah dikotori oleh tangan manusia sendiri. Di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat, hidup spiritual manusia kian terabaikan tak terisi. Kesadaran spiritual manusia kini entah terisi oleh apa; mungkin kesadaran material telah meluap sedemikian rupa. Rasa terasing dan putus asa menghadapi kehidupan yang belakangan semakin tampak tidak bersahabat telah memutuskan rasa kemanusiaan terhadap sesama, sehingga tindak kekerasan lebih terasa memungkinkan untuk muncul ke permukaan.
Di tengah situasi yang demikian, ada beberapa pemikir yang mencoba meramalkan bahwa abad ke-21 adalah abad agama. Andre Malraux, seorang filsuf Perancis meramalkan bahwa abad ke-21 adalah era kebangkitan agama, atau kalau tidak demikian, dunia tidak akan dapat disaksikan lagi oleh manusia. Pertanyaannya adalah: keberagamaan yang macam apa yang nanti akan muncul? Kebanyakan orang sudah merasa kecewa bahwa selama ini agama ternyata tidak menampakkan wajahnya yang ramah. Berbagai tragedi konflik sosial bermotif agama seperti meneriakkan ancaman agama sekaligus bernada pembetulan bagi suatu perseteruan suci, sehingga seruan kemanusiaan agama teralpakan.
Secara teoritis, ada tiga model keberagamaan yang berintikan perbedaan tingkatan bagi penghayatan keimanan atau religiusitas. Tingkat pertama terwujud dalam bentuk pengabdian atau pembelaan secara fisik terhadap agama, seperti aspek ritual, dan sebagainya. Tingkat kedua berupa pembelaan kebenaran keimanan melalui suatu dialog rasional dan terbuka di antara pemeluk keimanan yang berbeda. Tingkat ketiga adalah penghayatan yang sudah tiba di jenjang yang melampaui formalitas agama-agama. Pada tingkat ini, seorang pemeluk keimanan tertentu telah menemukan the common vision—dalam istilahnya Huston Smith—yang menyatukan pesan berbagai tradisi spiritualitas. Spiritualitas keagamaan sudah tiba pada pemahaman dan rasa kesadaran akan persaudaraan manusiawi, sehingga sekat formalitas agama-agama sudah tidak berfungsi lagi.
Model penghayatan keimanan yang ketiga inilah yang dalam buku bagus karya terbaru Anand Krishna ini berusaha untuk disosialisasikan. Dalam buku ini, Anand Krishna mengajak khalayak pembaca untuk bersama-sama kembali merenungkan hakikat spiritualitas keagamaan dalam konteks persaudaraan manusia membangun peradaban dunia yang lebih baik dan penuh kedamaian.
Untuk menyampaikan pesan ini, Anand Krishna memilih bentuk fiksi, yakni sebuah alur cerita petualangan seorang bernama Joseph yang beragama Kristen ke India. Di awal cerita dikisahkan bagaimana hancurnya perasaan Joseph ketika mengetahui bahwa kekasihnya, Dewi, yang beragama Islam, bunuh diri lantaran hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Dewi. Surat terakhir dari Dewi sebelum ia mengakhiri hidupnya menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang bagi Joseph menggugah kesadaran keberagama-annya. Joseph penasaran. Dan, selama perjalanannya ke India itulah Joseph masuk ke dalam suatu petualangan spiritual yang pada akhirnya mengantarkan Joseph ke Shambala.
Shambala bagi Anand Krishna adalah suatu tempat di pegunungan Himalaya yang menjadi semacam ‘Jantung Dunia’ (hal. 75). Dalam berbagai literatur, Shambala digambarkan sebagai tempat yang memungkinkan dialaminya suatu pengalaman spiritual lintas agama. James Redfield misalnya, dalam novel terbarunya berjudul The Secret of Shambala yang merupakan lanjutan dari novel bestseller sebelumnya, yakni The Celestine Prophecy dan The Tenth Insight menyatakan bahwa Shambala adalah the synthesis of all religions. Di Shambala, pesan damai agama-agama terawat dengan baik. Shambala mengusung pesan inklusif agama-agama.
Selama di Shambala itulah, Joseph kemudian menemukan sekaligus mengalami fajar pencerahan yang mengantarkan pemahaman Joseph pada suatu kesadaran keberagamaan yang inklusif, melampaui formalitas agama-agama—suatu model keberimanan yang peduli terhadap sesama dan alam raya. Agama bagi Joseph adalah suatu jalan yang membentang untuk mengantarkan manusia pada Tuhan, yang kesadarannya tumbuh dari pengalaman individual (eksistensial) (hal. 64). Religiusitas baru akan tumbuh ketika individu-individu mengalami dan terlibat dengan pesan terdalam yang dipancarkan spiritualitas tersebut. Dan religiusitas itu memancar dari setiap diri seseorang. Begitulah halnya dengan Joseph, ketiga tragedi cinta yang menimpanya telah menghalau kesadaran Joseph kepada suatu kesadaran spiritual (yang inklusif). Sebaliknya, religiusitas yang dihayati tanpa dialami dan tanpa terlibat di dalamnya hanya akan melahirkan tafsir-tafsir keagamaan yang kaku, dan cenderung melupakan pesan damai agama (hal. 170).
Tuhan itu Satu Ada-Nya. Agama-agama yang berbeda itu hanyalah jalan untuk menuju Tuhan yang Satu Ada-Nya (hal. 93). Pandangan semacam ini akrab terdengar dari pemikiran khas Filsafat Perennial. Dalam perspektif Filsafat Perennial, Tuhan adalah ibarat cahaya yang ditangkap dalam pelbagai warna oleh manusia, sehingga melahirkan beragam agama. Sementara itu, hakikat Agama tetaplah satu. Hanya karena partikularitas historis sajalah agama lahir dengan sebutan yang bermacam-macam.
Kesadaran semacam inilah yang terasa mulai hilang dari para pemeluk agama-agama. Hal ini mungkin bisa sedikit dimaklumi, ketika agama secara sosiologis mengalami proses reifikasi atau pengentalan, maka spirit suci agama menjadi tertimbun simbol-simbol yang dibakukan oleh pemeluk agama itu sendiri.
Kehadiran buku ini selayaknya disambut baik oleh masyarakat di Indonesia, yang pada dasawarsa terakhir kerap mengalami tragedi konflik sosial berlatar perbedaan agama. Anand Krishna, pecinta dunia mistik keturunan India ini seperti menyerukan rasa keprihatinannya terhadap berbagai tragedi itu, untuk kemudian mengingatkan pentingnya mengedepankan model spiritualitas-antropomorfis-humanis untuk membangun peradaban manusia di milenium ketiga. Visi perennial yang berusaha menegaskan the common vision dari agama-agama diangkat setinggi-tingginya melalui dialog para tokoh yang terlibat dalam rangkaian cerita ini.
Model keberagamaan sufistik yang inklusif inilah sebenarnya patut dijadikan model keberagamaan di era mendatang. Tragedi kemanusiaan harus diakhiri. Rasa persaudaraan harus dijunjung tinggi. Agama harus berpihak kepada manusia. Pemahaman etis yang seperti inilah yang oleh Hans Kung disebut sebagai “Etika Global” agama-agama, yang dilandasi pada suatu kerinduan dan kebutuhan konkret terhadap dunia yang penuh damai. Upaya untuk menghidupkan kembali pesan sufistik-inklusif dari agama-agama juga dilakukan dalam rangka menghindari politisasi terhadap agama yang dapat menyuburkan sikap fanatis, intoleran, dan eksklusif. Sebab, kalau mau lebih dipikirkan secara mendalam, sikap-sikap ideologis terhadap agama tersebut sebenarnya adalah cara lain bagi pengebirian religiusitas agama itu sendiri.
Rabu, 23 Agustus 2000
Janji Pembebasan dari Langit
Judul Buku: Wahyu dan Revolusi
Penulis: Ziaul Haque
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Mei 2000
Tebal: x + 293 halaman
Masyarakat yang mengalami suatu problem sosial yang tak tertuntaskan berlarut-larut tentu akan mencari-cari tempat harapan yang bisa ditambatkan: kepada siapa harapan pembebasan harus digantungkan untuk dapat menyelesaikan persoalan mereka sesegera dan sebaik mungkin?
Agama merupakan salah satu institusi sosial yang turut berusaha memberikan janji pembebasan atas kebuntuan problem sosial yang dihadapi suatu masyarakat. Mulanya agama memang bukanlah sebuah institusi sosial yang terlibat langsung dengan proses-proses sosial-kemasyarakatan. Awalnya agama tumbuh dari sebentuk spiritualitas-personal yang berlandaskan pada sejumlah nilai tertentu yang bersumber dari wahyu Tuhan.
Karena itulah, agama secara umum seringkali dikaitkan dengan masalah kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah menyangkut sesuatu yang berada di luar realitas inderawi, yang mengatasi pikiran dan tangkapan indera manusia, baik itu berbentuk personifikasi Tuhan atau sejumlah tata-nilai spiritual. Inilah makna transendensi agama. Setelah melalui suatu proses sosial tertentu, agama akhirnya memiliki struktur internal yang meluas, tidak hanya sekedar masalah kredo keimanan. Ada pula struktur yang bersifat kognitif (intelektual, keilmuan) yang melahirkan pengetahuan tentang agama, struktur institusional yang menjadi sarana sosialisasi nilai-nilai agama, serta struktur etik yang berusaha memberi tuntunan moral dalam kehidupan manusia.
Struktur internal agama yang mewujud dalam bentuk institusi sosial inilah yang kemudian hadir ke hadapan suatu masyarakat sebagai semacam alternatif penyelesaian masalah-masalah sosial tersebut.
Buku ini adalah sebuah usaha penulisnya untuk merangkum pesan-pesan sosial yang bersifat revolusioner dari kehidupan sejumlah nabi. Ada sepuluh nabi yang diulas dalam buku ini: Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Syu`aib, Musa, Isa, dan Muhammad. Untuk menuju ke sana, Ziaul Haque—penulis buku ini, seorang intelektual terkemuka dari Pakistan—tidak menempuh penelitian historis secara langsung, melainkan dengan mengkaji ayat-ayat al-Qur’an yang mengisahkan kehidupan para nabi itu, untuk kemudian ditafsirkan diikuti dengan penjelasan yang memadai.
Ziaul Haque berusaha mengemukakan keterkaitan erat antara wahyu dan revolusi, seperti ditegaskan al-Qur’an dalam sejarah nabi-nabi. Wahyu sebagai titik tolak sikap keberagamaan pada tahap awal mentransformasikan kesadaran ilahiyah seorang nabi-revolusioner untuk membangkitkan masyarakatnya yang mati dan korup dari berbagai problem keakutan sejarah. Para nabi-revolusioner menanggung beban dan tanggung jawab sosial untuk tidak hanya berhenti pada wilayah spiritualitas-individual belaka, melainkan harus meneruskannya dengan menyerukan kebenaran kepada khalayak serta memperjuangkan suatu struktur sosial yang emansipatif dan egaliter.
Karena itu, menurut Ziaul Haque, ada tiga tujuan utama para nabi-revolusioner, yaitu untuk menyatakan kebenaran, berperang melawan kepalsuan (batil) dan penindasan (zulm), dan membangun suatu komunitas berdasarkan kesetaraan sosial, kebaikan, keadilan, dan kasih sayang.
Dalam masing-masing sejarah nabi revolusioner itu, konsep jihad merupakan benang merah yang mengaitkan semangat revolusioner mereka berhadapan dengan tatanan sosial yang diskriminatif dan penuh penindasan. Jihad merupakan rumusan cara, metode, rencana, dan strategi untuk mewujudkan tatanan sosial yang berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebaikan, seperti diisyaratkan oleh pesan wahyu ilahi. Dengan pengertian ini, konsep jihad jelas merupakan suatu konsep yang berkesinambungan (tanpa akhir) untuk melawan elemen-elemen penindasan dalam struktur masyarakat.
Berkait erat dengan konsep jihad tersebut di atas, terdapat konsep hijrah yang berusaha mengukur derajat kesetiaan seseorang terhadap komitmennya pada kebenaran wahyu. Secara sederhana, hijrah berarti suatu perpindahan dari imoralitas kepada moralitas, dari gelapnya kepalsuan kepada terangnya kebenaran wahyu. Hijrah berarti suatu peneguhan komitmen untuk mentransformasikan semangat kebenaran wahyu ilahiyah ke dalam suatu struktur obyektif masyarakat.
Hanya saja, menurut Ziaul Haque, konsep-konsep nabi-revolusioner yang menghubungkan semangat wahyu dengan revolusi sosial sulit untuk tetap dirawat dalam struktur keagamaan yang feodalistik. Kepentingan-kepentingan politik maupun ekonomi ternyata mampu melencengkan semangat revolusioner wahyu kepada keinginan untuk mempertahankan status quo—struktur penindasan yang diskriminatif. Konsep jihad misalnya kemudian ditafsir semata sebagai ritual verbal peneguhan keimanan seseorang, tanpa harus terkait langsung dengan realitas obyektif.
Buku ini cukup penting untuk dikaji bersama, terutama untuk tidak melupakan semangat revolusioner agama-agama, seperti telah menjadi suatu kesaksian sejarah perjalanan umat manusia. Sayangnya, Ziaul Haque dalam buku ini semata-mata hanya mengandalkan pendekatan normatif untuk menegaskan keterkaitan wahyu dan revolusi. Eksplorasi historis atas sejarah nabi-nabi bahkan tidak disajikan dengan melibatkan berbagai struktur sosial yang bermain dalam proses historis, sehingga penjelasan tentang keterkaitan antara wahyu dan revolusi dalam bingkai sejarah nabi itu terasa mengawang-awang.
Meski begitu, buku ini tetap memberikan suatu sumbangan penting bagi studi agama-agama. Persoalan normatif yang berkaitan dengan semangat pembebasan agama belakangan ini seringkali diabaikan, bahkan oleh para pemuka agama itu sendiri, sehingga pada akhirnya agama tinggal sebagai ritual-formal, dan kehilangan semangat awalnya yang revolusioner. Pendekatan normatif untuk membuktikan semangat revolusioner agama menjadi amat penting sebagai titik tolak membangun suatu teologi yang berorientasi antropologis, tidak semata berorientasi teistis saja. Ia akan menjadi sebuah basis teoritis untuk sebuah aksi pembebasan sosial yang revolusioner. Karena, seperti kata Vladimir Ilyic Lenin, “Tidak ada tindakan revolusioner tanpa teori revolusioner.”
Tulisan ini dimuat di www.berpolitik.com pada 17 Oktober 2000.
Label: Book Review: Religous
Senin, 07 Agustus 2000
Politik Konfrontasi & Jejak Kekerasan Masa Lalu
Judul Buku : Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)Penulis : Hermawan Sulistyo
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Cetakan : Pertama, Juni 2000
Tebal : 292 + xv halaman
Tindak kekerasan dalam dunia politik di Indonesia rupanya memang telah memiliki akar historis yang cukup panjang. Kasus pembantaian massal terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965-1966 menjadi catatan sejarah kelabu yang menunjukkan bukti nyata akar kekerasan politik tersebut. Menurut berbagai versi sejarah, diperkirakan ada 78.000 hingga 3.000.000 korban manusia yang dibantai semena-mena tanpa proses hukum yang pasti.
Selama ini, apa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut (1965-1966) merupakan sisi kelam yang meringkuk di pojok gelap sejarah bangsa Indonesia. Tak ada satu penjelasan yang cukup tuntas untuk mendedahkan tabir-tabir politis yang menutupinya. Dari satu perspektif, pembantaian massal yang meluas tak lama setelah terjadi pem-bunuhan tujuh jenderal pemimpin puncak Angkatan Darat (AD) pada sisi tertentu dapat dilihat sebagai imbas dari permaian elit politik di Jakarta yang meluas ke berbagai daerah.
Meski demikian, buku bagus karya Hermawan Sulistyo ini berusaha menghindari penjelasan yang terkesan simplifikatif itu dan kemudian mengambil perspektif lain yang unik terhadap tragedi pembantaian massal tersebut. Buku ini berusaha menelusuri berbagai variabel sosial, yakni konteks struktural dan konteks kultural, yang turut menentukan terjadinya pembantaian massal tersebut, terutama dengan menfokuskan pada aras lapisan masyarakat bawah. Misalnya dengan melihat berbagai konflik sosial antara berbagai elemen masyarakat yang terjadi pra-Gestapu (G-30-S/PKI). Untuk kasus yang secara khusus terjadi di kawasan Jombang dan Kediri, yakni wilayah yang menjadi medan penelitian buku ini, Hermawan memetakan empat pelaku sosial yang berpengaruh cukup besar secara sosiologis di sana, yakni komunitas loji (pabrik gula), pegawai kelas dua dan buruh dalam komunitas loji, pesantren, dan masyarakat pedesaan yang kadang bekerja sebagai buruh di pabrik gula dan kadang pula mencari semacam perlindungan spiritual dari pesantren.
Keempat pelaku sosial di kawasan Jombang-Kediri tersebut berada dalam suatu atmosfer sosial-politik yang cukup rumit. Dalam situasi sistem Demokrasi Terpimpin, partai-partai politik terbesar—PKI, PNI, Masyumi, dan NU—kerap kali menerapkan pola-pola politik konfrontasi untuk menggalang kekuatan massa. Kondisi pertumbuhan ekonomi begitu memprihatinkan. Khusus di wilayah Jombang dan Kediri, konstelasi sosial tersebut turut mempengaruhi kinerja produksi pabrik-pabrik gula, sehingga elemen-elemen sosial yang terlibat di dalamnya juga terkena imbas sosialnya.
Penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) di awal tahun 1960 ikut menebarkan benih-benih konflik sosial di antara kelompok petani yang merupakan basis massa PKI dengan kelompok-kelompok tuan tanah yang sebagian melibatkan kalangan komunitas pesantren. Aksi-aksi sepihak kelompok petani untuk mengambil alih tanah milik para tuan tanah tersebut juga merupakan bentuk awal konflik sosial di wilayah Jombang-Kediri. Pada bulan Juni 1962 misalnya di Kaliboto, Kediri, terjadi pengambilalihan sepetak sawah oleh ratusan anggota PKI terhadap tanah milik Haji Syakur, dan di Kentjong sawah milik Haji Samur juga diambilalih oleh massa PKI.
Konflik sosial akibat penerapan UUPA dan UUPBH itu ternyata tidak hanya melahirkan konflik antara tuan tanah dan petani, tetapi juga antara pihak pabrik gula dengan petani. Pada November 1964 misalnya, ketika Pabrik Gula Ngadiredjo mengambilalih tanah milik Pabrik Gula Jengkol yang lama tidak dimanfaatkan tetapi sehari-hari digarap oleh para petani BTI—Barisan Tani Indonesia, organisasi petani underbouw PKI—, terjadi insiden penembakan yang menewaskan 15 orang petani.
Konflik terdahsyat adalah kasus bentrokan anggota PKI dengan para pemuda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Islam (PII), sayap pelajar Masyumi, di Kanigoro, Kediri, pada bulan Januari 1965.
Maka, ketika pada awal Oktober 1965 dari Jakarta terdengar kabar tentang pembunuhan tujuh orang perwira tinggi Angkatan Darat yang melibatkan PKI, momen ini lalu dimanfaatkan untuk menjadi semacam “pembenaran” bagi upaya menuntaskan berbagai kesumat dan konflik sosial yang sudah memiliki akar sejarah yang cukup dalam itu. Kembali berbagai kelompok pelaku sosial di kawasan Jombang-Kediri itu bermain untuk menuntaskan agenda konflik yang nyaris kehilangan alasan pembenarannya. Mulailah aksi-aksi pembersihan terhadap warga PKI dilakukan.
Dalam kasus di Jombang dan Kediri, terlihat peranan kelompok komunitas pesantren—dan dengan demikian termasuk pula kelompok NU—dalam aksi-aksi pembantaian tersebut cukup besar. Selain sebagai sumber legitimasi religius, kelompok pesantren ini bahkan juga terlibat langsung di lapangan.
Penelusuran yang dilakukan Hermawan dalam buku ini menunjukkan bahwa aksi-aksi pembantaian massal terhadap anggota PKI di Jombang dan Kediri memang dilakukan tidak secara sistematis. Demikian pula, tidak ada pola-pola umum yang dapat digunakan untuk melihat kasus-kasus pembantaian massal tersebut. Apalagi untuk dapat diterapkan pada kasus di daerah lain.
Selain faktor kultural yang oleh pengamat asing disebut dengan budaya amok, Hermawan juga cukup cermat untuk melibatkan faktor-faktor sosiologis yang bersifat obyektif yang ikut menentukan struktur sosial di wilayah Jombang dan Kediri. Sementara itu, kelompok tentara yang dalam konstelasi nasional memiliki kedudukan yang cukup rumit dan kontroversial dalam pengamatan Hermawan ternyata malah menjadi semacam penonton pasif yang seperti turut membenarkan aksi-aksi yang dilakukan masyarakat.
* * *
Posisi penting buku ini dalam konteks reformasi Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, buku ini memberikan sumbangan yang cukup besar untuk ikut memutihkan lembaran-lembaran sejarah traumatis bangsa Indonesia ke dalam wilayah yang lebih rasional dan terbuka. Selama ini, pemerintah telah memblokade semua informasi penting perihal peristiwa pembantaian tersebut. Dan, pembantaian massal PKI bersama tragedi-tragedi traumatis lainnya justru dikelola sebagai sebuah ideologi baru yang digunakan pemerintah untuk menghantam dan mendefinisikan lawan-lawan politiknya. Karena itulah, sikap memberlakukan trauma-trauma historis bangsa sebagai ideologi tidak hanya akan merugikan masyarakat, tetapi juga semakin mengerdilkan sikap politik masyarakat untuk menyikapi warisan sejarah yang dimilikinya. Sikap arif yang seharusnya dijadikan landasan sikap dalam memahami sejarah digantikan dengan sikap ideologis yang akhirnya melahirkan suatu bentuk budaya politik yang tidak sehat.
Kedua, dalam konteks budaya politik tersebut buku ini sebenarnya cukup memberikan penjelasan yang amat berharga. Permainan elit politik di tingkat nasional pada dekade 1950-an hingga 1960-an bagaimanapun harus diakui telah turut menyumbangkan terbentuknya suatu konstruksi budaya politik yang sarat dengan unsur kekerasan. Elemen-elemen politik di tingkat bawah terbawa oleh provokasi-provokasi konfrontatif elit politik nasional sehingga interaksi sosial berjalan kurang harmonis. Dari hal ini, patut dipikirkan bagaimana elit-elit politik nasional saat ini ikut berusaha membenahi budaya politik masyarakat Indonesia yang kurang sehat itu, dengan memberikan laku teladan etika politik yang rasional, jujur, dan menjunjung nilai moral.
Buku yang berasal dari disertasi di Arizona State University berjudul asli The Forgotten Years: The Missing History of Indonesia’s Mass Slaughter (Jombang-Kediri 1965-1966) ini jelas layak untuk disimak bersama-sama. Buku ini jelas turut dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk dapat mengelola satu sisi suram dari sejarah kehidupan bangsa, terutama untuk mengail kearifan sejarah dalam rangka membangun pola hidup keadaban yang lebih demokratis.
Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, 7 Agustus 2000.
Read More..
Senin, 03 Juli 2000
Menuju Islam Politik yang Toleran
Judul Buku : Islam, Pasar, Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi
Penulis : Robert W. Hefner
Penerbit : LKiS, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, Maret 2000
Tebal : xxviii + 330 halaman
Ernest Gellner, seorang filsuf dan antropolog sosial asal Inggris, mengatakan bahwa Islam politik adalah musuh abadi pluralisme dan kebebasan sipil serta gagal mendukung asosiasi-asosiasi tandingan. Islam politik bagi Gellner lebih mengedepankan hukum-hukum Tuhan yang cenderung membunuh kebebasan dan pluralisme sosial.
Untuk kasus Indonesia, benarkah demikian? Persoalan hubungan antara Islam dan cita-cita terciptanya masyarakat yang demokratis merupakan persoalan yang tak pernah kehilangan nilai aktualitasnya. Islam Indonesia secara kuantitatif mewakili lebih dari 80% masyarakat, sehingga peranan Islam untuk menciptakan masyarakat demokratis tidak dapat disepelekan. Hanya saja, persoalannya adalah apakah Islam politik dalam kasus Indonesia mendukung bagi upaya peningkatan dukungan sosial bagi demokrasi, toleransi, dan penegakan hak-hak asasi manusia, ataukah sebaliknya?
Robert W. Hefner melalui buku terbarunya ini secara tegas menampik segala jenis universalisasi dan berbagai simplifikasi yang stereotip terhadap Islam politik, seperti tercermin dalam pandangan Gellner di atas. Bagi Hefner, tidak ada satu penjelasan tunggal bagi fenomena-fenomena sosial semisal masalah Islam dan demokrasi, kapitalisme, masyarakat sipil, atau tentang Orde Baru. Masing-masing kisah menurut Hefner memiliki kekuatan-kekuatan potensial berupa artikulasi-artikulasi lokal yang saling tarik-menarik dan tidak sederhana. Ia dapat meliputi variabel interaksi masyarakat, peran negara, struktur politik, dan kebudayaan—dan itu semua terjalin secara cukup rumit.
Islam politik dan wacana masyarakat sipil misalnya dalam kasus Indonesia ternyata memiliki dinamika sejarah yang begitu panjang dan tidak sederhana. Benih-benih potensial bagi masyarakat sipil bahkan oleh Hefner dilacak sepanjang lima abad yang lalu, bersama-sama dengan proses islamisasi dan menjelang datangnya gelombang kolonialisme bangsa Eropa di wilayah Asia Tenggara. Kedatangan Islam awalnya memang cenderung menggantikan pengaruh Hindu-Budha dalam tradisi religio-politik sehingga Islam mewujud dalam pola “raja-sentris”. Kerajaan Islam bermunculan di sana-sini. Akan tetapi, di sisi yang lain, pedagang-pedagang Nusantara juga menunjukkan independensi yang tinggi terhadap penetrasi negara. Anthony Reid menggambarkan bagaimana kekuatan pedagang-pedagang Nusantara pada abad ke-15 hingga ke-17 mampu membentuk pasar ekonomi yang makmur dan mandiri di kawasan Asia Tenggara.
Struktur Islam politik dan struktur masyarakat sipil yang demikian tidak berumur panjang, sehubungan dengan datangnya kolonialisme Eropa. Kejadian ini ternyata telah meruntuhkan struktur sosial-politik dan ekonomi yang mulai terbentuk di kawasan Nusantara. Dukungan kaum kolonial terhadap penguasa-penguasa lokal dengan maksud untuk memudahkan penguasaan sumber daya alam telah menggeser kekuatan Islam politik ke wilayah rakyat bawah (“masyarakat sipil”). Islam politik yang berbasis rakyat tiba-tiba menguat dan menunjukkan vitalitasnya yang tinggi berhadapan dengan kekuatan-kekuatan asing baru yang didukung oleh elit pribumi.
Pergeseran ini telah menyuburkan lahirnya berbagai gerakan sosial yang berada di bawah kontrol kepemimpinan non-pemerintah. Inilah awal bagi munculnya rasa curiga dan sikap hati-hati kalangan Islam politik terhadap segala bentuk kekuasaan yang berpusat pada negara.
Akan tetapi, ketika Negara Indonesia hendak dibentuk, terjadi beragam penafsiran terhadap warisan sejarah Islam politik itu sendiri. Ada beberapa kalangan yang menghendaki potret Islam politik ideal yang didasarkan pada kesatuan kekuasaan agama dan negara, di samping adanya kehendak beberapa kalangan lain untuk tetap menjaga jarak dengan bentuk kekuasaan negara dan lebih mempertahankan diri pada level masyarakat bawah. Dua bentuk penafsiran inilah yang dalam proses sejarah seterusnya mengalami proses tarik-menarik yang tiada henti—bahkan hingga saat ini.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kekuatan Islam politik yang berorientasi pada pemberlakukan hukum Islam mengalami cukup banyak kesulitan untuk merealisasikan impiannya, hingga pada akhirnya partai Masyumi—partai Islam yang paling getol memperjuangkan gerakan Islam politik berorientasi penguasaan negara—dilarang secara resmi oleh pemerintah.
Kekuatan Islam politik pada awal Orde Baru mulanya memang diberi tempat yang cukup nyaman. Akan tetapi, bagi Hefner hal ini jelas menggambarkan pola politik Presiden Soeharto yang berusaha mencari sumber kekuatan bagi usaha pemberangusan sisa-sisa Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Terbukti, sejak awal 1970-an Soeharto mulai menyingkirkan Islam politik yang terasa mengancam. Penundukan terhadap gerakan Islam politik yang semakin kuat melakukan tuntutan demokratisasi terus dilakukan, terutama dengan langkah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dan pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Menurut Hefner, sikap akomodatif Soeharto terhadap kekuatan Islam politik sejak awal dasawarsa 1990-an bukan karena komitmen politik Soeharto terhadap Islam, melainkan lebih karena kehendak untuk mengontrol Islam politik yang mulai menggeliat bangkit dari keterpurukannya. Pada periode inilah, kekuatan Islam politik benar-benar mulai menunjukkan revivalitasnya. Akan tetapi, catatan penting dari Hefner yang patut digarisbawahi adalah bahwa kekuatan-kekuatan Islam politik pada periode ini tidak bersifat seragam. Bahkan, titik tolak yang menjadi entri-point beberapa tokoh terhadap gerakan tuntutan demokratisasi juga beragam, bukan hanya berdasar pada kesadaran normatif-teologis (Islam).
Hal lain yang cukup menarik dikemukakan adalah adanya upaya-upaya pemanfaatan kekuatan Islam politik ini oleh rezim Orde Baru untuk melestarikan kekuasaannya. Kasus ICMI misalnya adalah salah satu contoh yang bisa dikemukakan. Selain itu, kedekatan beberapa orang dari kelompok Islam politik beraliran konservatif dengan penguasa malah semakin memperkeruh situasi politik. Beberapa kelompok pendukung rezim Orde Baru diam-diam “mengelabuhi” kekuatan Islam politik konservatif dengan memanfaatkan isu agama demi mendukung kekuasaan politiknya.
Kompleksitas konfigurasi Islam politik tentu saja tidak dapat cair dan terintegrasi dalam waktu yang singkat. Bahkan, hingga saat ini, ketika kekuatan-kekuatan Islam politik dari berbagai aliran telah cukup banyak menguasi lembaga-lembaga negara, trik-trik politik antara berbagai elemen Islam politik itu masih kelihatan terus mengeras.
Lalu, adakah masa depan demokrasi dalam gerakan Islam politik yang saat ini seperti “menguasai” wacana demokrasi di Indonesia itu? Catatan menarik yang dikemukakan Hefner dalam buku ini adalah bahwa agenda penting yang perlu dilakukan oleh pelbagai bentuk gerakan Islam politik mau tidak mau adalah berupa upaya bagaimana agama (Islam politik) mampu memperkuat cita-cita demokrasi, dengan cara menjaga jarak secara hati-hati, dan tidak membiarkan diri mereka atau ideal-ideal mereka disubordinasikan terhadap tingkah penguasa atau program partai. Tatanan keagamaan juga harus dibuat seefektif mungkin hingga dapat mendukung kemajuan demokrasi. Untuk itulah, wawasan Islam politik yang pluralistik dan toleran—seperti juga ajaran tentang tidak adanya paksaan dalam beragama—amat penting dikedepankan. Kekerasan dalam beragama harus diminimalisasi, dengan memposisikan institusi agama lebih sebagai media kontrol ketimbang penopang kekuasaan politik.
Bertolak dari gagasan-gagasan itu, Hefner mengusulkan agar agenda penguatan masyarakat sipil menjadi program utama. Warisan sejarah Islam politik yang amat kaya bagi Hefner telah cukup mampu menjadi pelajaran penting untuk lebih menekankan peran Islam politik dalam wilayah yang lebih “aman”: mengantisipasi berbagai bentuk pembalikan peran agama ke dalam medan yang kotor. Menurut Hefner, agama yang disalahgunakan dan ditunggangi akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Karena itulah, orientasi gerakan Islam politik akan lebih efektif bila ia bergerak di luar negara, yang dalam terminologi ilmu politik populer disebut dengan istilah masyarakat sipil.
Dalam konteks kehidupan politik Indonesia saat ini buku ini seperti hendak memberi aba-aba sekaligus peringatan bagi berbagai elemen gerakan Islam politik yang beragam terhadap berbagai ancaman potensial terulangnya kembali kecelakaan sejarah yang dapat mencitrakan Islam politik sebagai sesuatu yang anti-demokrasi. Pelajaran berharga ini yang dikemas dalam perspektif historis dan komprehensif oleh Hefner dibangun di atas suatu “kearifan metodologis” yang khas, yakni bahwa berbagai fenomena sosial-politik di seluruh penjuru dunia sama sekali tak bisa dijelaskan dengan bentuk-bentuk stereotyping tertentu, sehingga mengabaikan artikulasi lokal yang bersifat kompleks dan lebih menentukan. Untuk itu dalam buku ini Hefner amat menekankan aspek-aspek lokal yang khas yang membentuk arus sejarah pergulatan Islam dan demokrasi.
Gagasan tentang kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil bagi bangsa Indonesia memang masih berupa suatu eksprimentasi sejarah yang mungkin membutuhkan lorong yang panjang. Dan, umat Islam melalui beragam bentuk gerakannya dapat mendukung cita-cita ini asalkan mampu menghargai berbagai bentuk pluralisme yang menyebar di sepanjang kepulauan Nusantara. Kita tunggu.
Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, 3 Juli 2000.